Inilah 14 Nama Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022, Mantan Dubes Lolos

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 02 Agustus 2017
Inilah 14 Nama Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022, Mantan Dubes Lolos

Ketua Pansel Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (keempat kiri) mengumumkan 14 nama calon anggota Komnas HAM 2017-2022 di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (2/8). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses penjaringan Calon Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 telah mencapai tahap akhir. Laporan proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 telah diserahkan pada sidang paripurna Komnas HAM pada hari ini, Rabu (2/8) guna diteruskan kepada DPR RI.

"Nama tersebut (sudah) dibahas disidang paripurna setengah jam yang lalu, sudah disahkan. Pimpinan Komnas HAM dengan Pansel berkoordinasi dengan komisi 3 DPR untuk menyampaikan nama-nama ini," ujar Ketua Pansel Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

14 calon anggota tersebut dinyatakan lolos pada tahap tes psikologis, dialog publik, dan penelurusan rekam jejak, dan tes kesehatan. Rangkaian tes tersebut telah diikuti oleh para kandidat terpilih pada tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2017.

Jimly berharap dari proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022 akan menghasilkan sumberdaya terbaik yang mempunyai komitmen dan potensi tertinggi guna mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi Komnas HAM bagi upaya pengarusutamaan HAM di Indonesia.

"Secara umum kami sudah anggap ini yang paling baik dari calon-calon anggota. Kami optimis (calon anggota) ini dapat memperbaiki citra dan kinerja dari lembaga ini dimasa depan," pungkas Jimly.

Pansel Calon Anggota Komnas HAM ini terdiri dari sejumlah tokoh yaitu Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH (Ketua), Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA (Wakil Ketua), Prof. Dr. Makarim Wibisono, SH, MA (Anggota), Prof.Dr. Siti Musdah Mulia, MA (Anggota), Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, SH, MA (anggota), dan Zoemrotin K. Susilo (Anggota).

Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan 14 calon anggota Komnas HAM untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI. Berikut nama kandidat yang terpilih:

1. Ahmad Taufan Damanik, mantan komisioner ACWC

2. Amirudin, anggota LSM

3. Antonio Pradjastro, anggota LSM

4. Arimbi HeroePoetri, mantan komisioner Komnas Perempuan

5. Beka Ulung Hapsara, anggota LSM

6. Bunyan Saptomo, mantan Duta Besar / Birokrat

7. Hairansyah, akademisi

8. Judhariksawan, akademisi

9. Mohammad Choirul Anam, advokat

10. Munafrizal Manan, akademisi

11. Rochiatul Aswidah, petahana Komnas HAM

12. Sandrayati Moniaga, petahana Komnas HAM

13. Sondang Frishka Simanjuntak, Badan Pekerja Komnas Perempuan

14. Sri Lestari Wahyuningroem, aktivis HAM

(Pon)

Baca juga berita sebelumnya terkait di: Petinggi FPI Lolos Seleksi, Koalisi Selamatkan Komnas HAM Ketar-ketir

#Komnas HAM #Jimly Asshiddiqie
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Opsi-opsi terkait pengaturan kelembagaan Polri akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diputuskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Indonesia
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Jimly Asshiddiqie menilai putusan MK soal UU Pers sejalan dengan upaya mengurangi kriminalisasi wartawan dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Bagikan