Ini Alasan Komisi I DPR Setuju Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 06 Desember 2017
Ini Alasan Komisi I DPR Setuju Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan alasan pihaknya menyetujui Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI. Menurut dia, pejabat TNI bintang empat itu memiliki track record yang mumpuni selama berkiprah di TNI.

"Marsekal Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU. Selain itu, dia memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai panglima TNI," kata Abdul di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12).

Tak hanya itu, Komisi I juga mengapresiasi kinerja Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atas dedikasinya selama menjabat sebagai pemegang komando tiga matra di tubuh TNI tersebut.

"Selain itu, Komisi I juga dengan hormat, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI seraya memberikan apresiasi ke beliau atas dedikasi, kesungguhan dan profesionalisme, kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI," kata Abdul.

Karena itu, Abdul mewakili Komisi I DPR berharap mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU) itu bisa melanjutkan capaian positif yang telah ditorehkan Jenderal Gatot.

"Kami harapkan semoga capaian positif beliau dilanjutkan dan dikembangkan oleh panglima TNI," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12) pagi.

Surat itu telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12) kemarin, bersamaan dengan sejumlah agenda lain, seperti pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018, serta pengambilan keputusan tingkat II sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). (Pon)

Baca berita terkait Panglima TNI lainnya: Komisi I Setujui Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI

#Panglima TNI #Hadi Tjahjanto #Jenderal Gatot Nurmantyo #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 20 menit lalu
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Bagikan