Ini Alasan Komisi I DPR Setuju Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI

MerahPutih.com - Komisi I DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan alasan pihaknya menyetujui Marsekal Hadi sebagai calon Panglima TNI. Menurut dia, pejabat TNI bintang empat itu memiliki track record yang mumpuni selama berkiprah di TNI.

"Marsekal Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai KSAU. Selain itu, dia memenuhi syarat dan memiliki kecakapan dalam mengemban tugas sebagai panglima TNI," kata Abdul di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12).

Tak hanya itu, Komisi I juga mengapresiasi kinerja Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atas dedikasinya selama menjabat sebagai pemegang komando tiga matra di tubuh TNI tersebut.

"Selain itu, Komisi I juga dengan hormat, Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI seraya memberikan apresiasi ke beliau atas dedikasi, kesungguhan dan profesionalisme, kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai panglima TNI," kata Abdul.

Karena itu, Abdul mewakili Komisi I DPR berharap mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU) itu bisa melanjutkan capaian positif yang telah ditorehkan Jenderal Gatot.

"Kami harapkan semoga capaian positif beliau dilanjutkan dan dikembangkan oleh panglima TNI," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12) pagi.

Surat itu telah dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (5/12) kemarin, bersamaan dengan sejumlah agenda lain, seperti pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018, serta pengambilan keputusan tingkat II sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). (Pon)

Baca berita terkait Panglima TNI lainnya: Komisi I Setujui Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI