Indonesia jadi Epicentrum Baru Penyebaran COVID-19 Jika Jakarta tak di-Lockdown


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)
MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah melakukan isolasi sebagian (partial lockdown) untuk wilayah DKI Jakarta dan zona merah lainnya yang ada di Indonesia.
Ia menjelaskan jika isolasi sebagian itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19, sehingga bisa diatasi bahkan dipotong mata rantai penyebarannya.
Baca Juga
Ekonomi Lesu Terdampak Wabah COVID-19, Apindo Usulkan Pemerintah Subsidi THR
"Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi episentrum baru penyebaran pandemi COVID-19," ujar Hidayat kepada wartawan, Sabtu (28/3).
Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi.
"Dengan demikian tak jadi tragedi kemanusiaan," ucap Hidayat yang juga politikus PKS ini.

Ia menjelaskan isolasi sebagian itu sudah dilaksanakan di 17 negara, urgensinya pun dan sudah disuarakan oleh anggota DPR RI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).
Hidayat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masih sangat kurangnya APD untuk para tenaga medis Indonesia baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.
“Mirisnya sampai saat ini masih banyak yang tidak dibekali dengan “alat tempur” yang memadai seperti APD, kondisi mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Hidayat
Baca Juga
Indonesia Tak Perlu Bantuan IMF dan Bank Dunia Dalam Penanganan COVID-19
HNW juga meminta kepada seluruh wakil Rakyat, anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dari partai-partai yang lain, agar membersamai FPKS dengan memotong gaji anggota DPR/DPRD se-Indonesia untuk membantu Rakyat dan Para Tenaga Kesehatan, bahkan membantu Negara mengatasi pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah dinyatakan menjadi bencana nasional non alam.
“Maka perlu juga anggota dewan lainnya dari seluruh partai, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan kota, untuk juga turut melakukan potong gaji seperti PKS, demi membantu para Tenaga Kesehatan, Rakyat di dapilnya masing-masing,” ujar Hidayat. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang

Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati

MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan

Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada

Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta

HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta

MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran

Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional

Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
