Indonesia jadi Epicentrum Baru Penyebaran COVID-19 Jika Jakarta tak di-Lockdown

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Maret 2020
Indonesia jadi Epicentrum Baru Penyebaran COVID-19 Jika Jakarta tak di-Lockdown

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah melakukan isolasi sebagian (partial lockdown) untuk wilayah DKI Jakarta dan zona merah lainnya yang ada di Indonesia.

Ia menjelaskan jika isolasi sebagian itu dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19, sehingga bisa diatasi bahkan dipotong mata rantai penyebarannya.

Baca Juga

Ekonomi Lesu Terdampak Wabah COVID-19, Apindo Usulkan Pemerintah Subsidi THR

"Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi episentrum baru penyebaran pandemi COVID-19," ujar Hidayat kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi.

"Dengan demikian tak jadi tragedi kemanusiaan," ucap Hidayat yang juga politikus PKS ini.

Hidayat Nur Wahid kecam pernyataan Ketua BPIP soal Pancasila musuh agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (Daru/PKS Foto)

Ia menjelaskan isolasi sebagian itu sudah dilaksanakan di 17 negara, urgensinya pun dan sudah disuarakan oleh anggota DPR RI, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).

Hidayat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masih sangat kurangnya APD untuk para tenaga medis Indonesia baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

“Mirisnya sampai saat ini masih banyak yang tidak dibekali dengan “alat tempur” yang memadai seperti APD, kondisi mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Hidayat

Baca Juga

Indonesia Tak Perlu Bantuan IMF dan Bank Dunia Dalam Penanganan COVID-19

HNW juga meminta kepada seluruh wakil Rakyat, anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dari partai-partai yang lain, agar membersamai FPKS dengan memotong gaji anggota DPR/DPRD se-Indonesia untuk membantu Rakyat dan Para Tenaga Kesehatan, bahkan membantu Negara mengatasi pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah dinyatakan menjadi bencana nasional non alam.

“Maka perlu juga anggota dewan lainnya dari seluruh partai, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan kota, untuk juga turut melakukan potong gaji seperti PKS, demi membantu para Tenaga Kesehatan, Rakyat di dapilnya masing-masing,” ujar Hidayat. (Knu)

#Hidayat Nur Wahid
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Dia juga menekankan harus ada persetujuan dari Palestina juga terkait rencana penampungan di Pulau Galang.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Indonesia Harus Dapat Persetujuan dari Aliansi Negara Islam Sebelum Evakuasi Ribuan Warga Gaza Palestina ke Pulau Galang
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Menurutnya, ketika warga Gaza keluar dengan alasan apa pun bisa mendekatkan dengan yang dipikirkan atau disampaikan Donald Trump.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Hidayat Nur Wahid Khawatir Warga Gaza yang Dievakuasi ke Pulau Galang Tidak Bisa Pulang, Minta Pemerintah Indonesia Berhati-hati
Indonesia
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan.
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
MPR Berharap Program Makan Bergizi Gratis Berkeadilan, Juga Bisa Dinikmati Siswa Sekolah Keagamaan
Indonesia
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia mesti waspada terkait kebijakan Thailand soal pernikahan sejenis.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Juni 2024
Thailand Legalkan Pernikahan Sejenis, Indonesia Diminta Waspada
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
HNW mengapresiasi diakomodasinya sikap awal FPKS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 April 2024
Pimpinan MPR Sebut UU DKJ Tidak Beri Keadilan ke Rakyat Jakarta
Indonesia
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Hal itu bila dilihat dari demografi penduduk, maka penduduk Jakarta juga kualitas ekonomi dan pendidikannya tidak kalah dengan daerah-daerah khusus lainnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 April 2024
HNW Nilai UU DKJ Diskriminatif ke Warga Jakarta
Indonesia
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
HNW ungkap publik harap MK hadir dengan hakim-hakim negarawawan
Dwi Astarini - Kamis, 28 Maret 2024
MPR Serukan Jangan Sampai Dikalahkan Kecurangan dan Ketidakjujuran
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Karena itu penting untuk menghukumi dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Maret 2024
Pimpinan MPR Sebut 'Bola' Pilpres 2024 Ada di Hakim MK
Indonesia
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Karena hak angket adalah hak politik yang konstitusional dimiliki oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Februari 2024
Dukung Hak Angket ‘Kecurangan Pemilu’, HNW Anggap Konstitusional
Indonesia
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Penolakan rencana Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden terus berdatangan. Kali ini datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Mula Akmal - Jumat, 08 Desember 2023
Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, HNW: Menyalahi Konstitusi dan Diskriminatif
Bagikan