Indonesia Tak Perlu Bantuan IMF dan Bank Dunia Dalam Penanganan COVID-19

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 28 Maret 2020
  Indonesia Tak Perlu Bantuan IMF dan Bank Dunia Dalam Penanganan COVID-19

M Misbakhun dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun meminta pemerintah tidak mengambil tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) ataupun Bank Dunia untuk penanggulangan COVID-19.

IMF menyiapkan USD1 triliun untuk negara anggotanya yang menghadapi virus korona. Bank Dunia juga menyiapkan USD14 miiliar untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara menghadapi pandemi global.

Baca Juga:

Warga Datang ke Kantor Ditlantas Polda DIY Wajib Disemprot di Bilik Antiseptik

Ia mengatakan, dana yang dimiliki Indonesia dinilai masih cukup untuk menangani penyebaran virus corona.

“Saya minta Menteri Keuangan RI (Sri Mulyani), jangan menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi covid-19,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Jumat (26/3).

Misbakhun desak pemerintah tolak bantuan IMF dan Bank Dunia terkait penanganan COVID-19
Anggota DPR M Misbakhun (Foto: fraksigolkar.or.id)

Menurut Misbakhun, pemerintah memiliki cukup uang tanpa harus mengutang ke IMF atau Bank Dunia.

Dia mencontohkan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 2019, dan anggaran yang disisihkan pemerintah sebagai dana abadi untuk keperluan cadangan.

Misbhakun mengatakan pemeritah juga masih memiliki dana dari pungutan bea ekspor sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).

“Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara," kata dia.

Pemerintah, lanjut dia, juga memiliki dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencapai Rp 150 triliun.

Menurut dia, pemerintah bisa meminjam dana milik LPS untuk cadangan darurat bila ada keperluan mendadak.

"Posisinya sedang tidak digunakan dan siap dipinjam oleh negara bila memang diperlukan," ujar Misbakhun.

Misbakhun menambahkan, Indonesia juga masih punya cadangan devisa (cadev). Saat ini Bank Indonesia mengelola cadev sebesar USD 130 miliar.

Pemerintah cukup menerbitkan open end SUN agar dibeli BI dengan bunga di bawah lima persen.

Kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai USD 20 miliar saja, dengan kurs dolar AS setara Rp16.800 saja akan memperoleh dana Rp336 triliun, jumlah yang sangat besar dan memadai untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia tanpa harus mengutang ke IMF dan World Bank.

Misbakhun menegaskan, pemerintah justru akan diuntungkan jika tidak mengutang ke IMF dan Bank Dunia.

"Karena kita tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia di masa depan," kata dia.

Baca Juga:

IDI Ancam Mogok Jika APD untuk Para Tenaga Medis Tidak Disediakan

Misbakhun berharap pemerintah tidak menerbitkan global bond pada saat pasar sedang terimbas Covid-19. Sebab, biaya imbal balik atau rate return dari SUN yang diterbitkan pemerintah akan sangat mahal.

Penerbitan global bond pada masa-masa seperti ini akan menjadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang untuk likuiditas jangka pendek dalam rangka mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak.(Knu)

Baca Juga:

Mudik Lebaran Harus Distop, Pengamat: Kalau Tidak, Pandemi Corona Kian Meluas

#M. Misbakhun #Komisi XI DPR #Virus Corona #IMF
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.640 per Dolar AS, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kelola Ekspektasi Pasar
Anggota Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengelola ekspektasi pasar di tengah pelemahan rupiah. Ia menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.640 per Dolar AS, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kelola Ekspektasi Pasar
Indonesia
Rupiah Melemah, Perajin Tahu-Tempe Kelabakan Hadapi Lonjakan Harga Kedelai
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS mulai menekan perajin tahu dan tempe. DPR soroti lonjakan harga kedelai impor hingga ancaman inflasi dan daya beli masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 18 Mei 2026
Rupiah Melemah, Perajin Tahu-Tempe Kelabakan Hadapi Lonjakan Harga Kedelai
Indonesia
Strategi Prabowo Jaga Harga BBM Subsidi di Tengah Krisis Energi Global
Komisi XI DPR mengungkap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak energi global.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Strategi Prabowo Jaga Harga BBM Subsidi di Tengah Krisis Energi Global
Indonesia
Menteri Purbaya Tolak Tawaran Pinjaman Utang dari IMF-Bank Dunia
Pemberian utang itu ia tolak didasari kondisi stabilitas fiskal nasional yang dinilai masih sangat terjaga di tengah dinamika global di Timur Tengah.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Menteri Purbaya Tolak Tawaran Pinjaman Utang dari IMF-Bank Dunia
Dunia
IMF Ramal Kiamat Rantai Pasok Global, April Mulai Terasa
Bahkan, efeknya sudah mulai terasa terutama di Asia yang bergantung pada impor energi dari Teluk Persia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
IMF Ramal Kiamat Rantai Pasok Global, April Mulai Terasa
Dunia
Konflik di Timur Tengah Membuat Semua Negara Rasakan Dampak Ekonomi
Pada saat yang sama, gangguan pasokan diperkirakan akan menyebabkan penutupan kilang, serta krisis bahan bakar dan pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 April 2026
Konflik di Timur Tengah Membuat Semua Negara Rasakan Dampak Ekonomi
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Komisi XI DPR mendesak OJK untuk mengusut tuntas kasus Dana Syariah Indonesia, yang kerugiannya mencapai Rp 2,47 triliun.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Bagikan