DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
 DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo

Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini ditetapkan Ketua Komisi XI DPR M Misbakhun, Senin (26/1), selepas fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menyingkirkan dua kandidat lainnya yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono dan Solikin M Juhro yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Menurut Misbakhun, nama Thomas bisa diterima semua partai di dalam Komisi XI.

"Thomas bisa diterima semua partai, juga dia menjelaskan bagaimana membangun sinergi moneter dan fiskal sehingga beri penguatan pertumbuhan ekonomi serta membangun agility dalam pengambilan keputusan," kata Misbakhun

Ia menegaskan BI sebagai lembaga moneter tidak bisa berdiri sendiri. Mengenai fakta bahwa Thomas ialah keponakan Presiden, Misbakhun menilai wakil menteri keuangan ini bisa menjelaskan dengan baik. "Fakta Thomas keponakan ya, tapi beliau bisa jelaskan dengan baik. Sehingga isu itu bisa kita kesampingkan. Bahkan saat closing beliau sampaikan profesionalisme Thomas," katanya.

Sinergi yang positif diyakini dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara lebih efektif. “Memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy,” ungkapnya.

Baca juga:

Wamenkeu Thomas Djiwandono Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI dengan Komisi XI DPR



Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan tiga nama kandidat, yakni Solikin M Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono. Solikin menjalani fit and proper test pada Jumat (23/1). Adapun Dicky dan Thomas mengikuti proses tersebut pada Senin (26/1).

Proses pengambilan keputusan di Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI. Seluruh fraksi yang berjumlah delapan partai politik secara kompak sepakat memilih Thomas hanya dalam waktu sekitar 30 menit.(knu)



#Thomas Djiwandono #Komisi XI DPR #Deputi Gubernur BI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi XI DPR: Rupiah Sempat Tembus Rp 18.100, Risiko Ekonomi Masih Mengintai
Komisi XI DPR menyebutkan, perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan eksternal yang cukup berat.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Komisi XI DPR: Rupiah Sempat Tembus Rp 18.100, Risiko Ekonomi Masih Mengintai
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
DPR Soroti IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Investor Mulai Khawatir?
Komisi XI DPR menyoroti lemahnya nilai tukar rupiah dan IHSG. DPR pun meminta kepercayaan investor dijaga.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Soroti IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Investor Mulai Khawatir?
Indonesia
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
DPR mendesak pemerintah memulihkan kepercayaan investor setelah IHSG turun ke 5.644,23, rupiah menembus Rp 18.041 per dolar AS, dan capital outflow mencapai Rp 66,20 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.041, DPR Desak Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.640 per Dolar AS, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kelola Ekspektasi Pasar
Anggota Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengelola ekspektasi pasar di tengah pelemahan rupiah. Ia menilai kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.640 per Dolar AS, Komisi XI DPR Minta Pemerintah Kelola Ekspektasi Pasar
Indonesia
Rupiah Melemah, Perajin Tahu-Tempe Kelabakan Hadapi Lonjakan Harga Kedelai
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS mulai menekan perajin tahu dan tempe. DPR soroti lonjakan harga kedelai impor hingga ancaman inflasi dan daya beli masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 18 Mei 2026
Rupiah Melemah, Perajin Tahu-Tempe Kelabakan Hadapi Lonjakan Harga Kedelai
Indonesia
Strategi Prabowo Jaga Harga BBM Subsidi di Tengah Krisis Energi Global
Komisi XI DPR mengungkap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak energi global.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Strategi Prabowo Jaga Harga BBM Subsidi di Tengah Krisis Energi Global
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Komisi XI DPR mendesak OJK untuk mengusut tuntas kasus Dana Syariah Indonesia, yang kerugiannya mencapai Rp 2,47 triliun.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Kasus Dana Syariah Indonesia Rp 2,47 Triliun, DPR Desak OJK Usut Tuntas dan Kembalikan Dana Korban
Bagikan