Headline

Indeks Kepuasan Demokrasi Indonesia Makin Meningkat

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Agustus 2019
  Indeks Kepuasan Demokrasi Indonesia Makin Meningkat

Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait dengan indeks demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan keterangan peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi mayoritas penduduk Indonesia puas dengan demokrasi dengan total responden 68,7 persen dengan rincian 63,2 persen warga merasa puas dan 5,5 persen mengaku sangat puas.

Baca Juga:

Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Hal ini diungkapkan Burhanuddin saat pemaparan indeks kepuasan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia.

"Dalam tiga tahun terakhir, kepuasan terhadap demokrasi cenderung meningkat. Kepuasan ini sempat menurun di akhir 2018, namun kembali menunjukkan kecenderungan meningkat pada Mei 2019," jelasnya saat rilis hasil survei di Hotel Mercure, Cikini, JakartaPusat, Kamis (29/8).

Rilis hasil survei LSI di Jakarta
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait Efek Kinerja KPK terhadap Dukungan kepada Jokowi di Jakarta, Kamis (29/8) (MP/Kanu)

Sementara itu, warga yang menyatakan tidak puas atas demokrasi di Indonesia sebanyak 25,8 persen. Tidak puas sama sekali sebanyak 2,8 persen dan tidak jawab atau tidak tahu sebanyak 2,7 persen.

Burhanuddin menjelaskan dalam survei pasca pilpres pada Juli 2019, mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintah sekarang sudah cukup banyak (50,8%) dan sangat banyak (10,3%) bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi dan suap.

"Namun masih ada 28% yang menilai pemerintah belum banyak bekerja untuk memberantas korupsi," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, sebanyak 77,3% masyarakat puas dengan kinerja Presiden terkait pemberantasan korupsi, dan 22% masyarakat dinilai tak puas.

"Kalau misalnya Presiden salah langkah dalam mengambil keputusan untuk memilih pimpinan KPK yang sesuai dengan aspirasi publik bukan tidak mungkin itu akan menjadi amunisi yang akan menggerogoti kredibilitas Presiden," jelas dia.

Baca Juga:

Analis Politik Ingatkan Jokowi Soal Peran KPK Dalam Kemenangannya di Pilpres 2019

"Karena dua-duanya institusi paling tinggi kepercayaannya, orang yang percaya kepada presiden umumnya percaya kepada KPK," tuturnya.

Burhanuddin mengatakan, survei ini melibatkan 1.220 responden sebagai basis survei. Responden dipilih acak atau multistage random sampling. Margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara lapangan terhadap responden ini dilakukan setelah Pemilu serentak 2019 yaitu 11-16 Mei yang lalu.(Knu)

Baca Juga:

Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Jokowi Tanggal 2 September

#Hasil Survei #LSI #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Bagikan