Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan terdapat beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi.
"Ada yang diperiksa atas kapasitasnya sebagai pejabat (menteri, anggota DPR/D,dll), ada pula yang diperiksa karena diduga terlibat kasus korupsi," kata Peneliti ICW Alamas Sjafrina di Kantor ICW, Jakarta, Senin (28/10) kemarin.
Almas menjelaskan dari delapan nama menteri, sedikitnya tiga nama di antaranya disebut dalam persidangan kasus korupsi. Pertama, kata Almas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Baca Juga:
Lima Kontroversi Yasonna Laoly Versi ICW
Politikus PDI Perjuangan itu disebut dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, menerima USD84.000 dalam proyek e-KTP Uang tersebut disebut diterima Yasonna saat masih menjabat sebagai anggota DPR 2009-2014.
"Atas dugaan ini, Yasonna beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo," ujarnya.
Selanjutnya, kata Almas, pejabat kedua adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Politikus Golkar itu pernah menjadi saksi dalam kasus suap sengketa pilkada. Dalam putusan atas terdakwa mantan Ketua MK Akil Mochtar, Zainudin Amali disebut berkomunikasi dengan Akil melalui BlackBerry Messeger (BBM).
"Keduanya disebut membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur. Saat itu, Zainudin merupakan Ketua Bidang Pemenangan untuk pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf," kata Almas.
Baca Juga:
Jokowi 'Bagi-Bagi Kursi', Pengamat: Elite Happy, Rakyat Gigit Jari!
Saat itu Akil meminta untuk disiapkan uang sebesar Rp10 miliar. Akildan Zainudin disebutkan bertemu di rumah Akil, namun pertemuan dan penyerahan uang tidak jadi terlaksana karena Akil keburu ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah.
Zainudin Amali juga pernah diperiksa dalam penanganan perkara suap di Kementerian ESDM yang melibatkan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Saat itu Zainudin Amali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen ESDM Waryono Karno.
"KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Zainudin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII (energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup)," ungkap Alamas.
Kemudian yang terakhir adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Mantan Mendagri di kabinet jilid I Presiden Jokowi ini pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi pengurusan perizinan megaproyek Meikarta pada 25 Januari 2019.
Sebelumnya, yaitu pada persidangan di pengadilan Tipikor Bandung 14 Januari 2019, terdakwa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut bahwa Tjahjo Kumolo meminta dirinya membantu perizinan Meikarta.
"Kader PDIP ini mengakui bahwa ia menghubungi Neneng karena saat itu Kemendagri membahas proyek Meikarta dan pihak yang berwenang memberi izin adalah Bupati Bekasi," kata Almas.
Menurut Almas, meski belum tentu terlibat atau bersalah, rekam jejak dalam kasus korupsi penting dicermati dan dipertimbangkan mengingat jabatan sebagai menteri merupakan jabatan yang sangat strategis sekaligus rawan.
"Dalam konteks ini, meminta keterangan lebih jauh dari KPK menjadi langkah yang sangat penting agar presiden mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait pemeriksaan atau dugaan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi," tutup. (Pon)
Baca Juga:
Namanya Disebut dalam Sidang Suap Meikarta, Begini Tanggapan Mendagri Tjahjo
