ICW Temukan Kasus Korupsi Dana Desa, Wapres Jusuf Kalla Beri Tanggapan

MerahPutih.Com - Empat tahun program dana desa bergulir, manfaatnya mulai dirasakan warga pedesaaan. Bahkan ada desa yang mampu menghasilkan Rp14 miliar per tahun dari pengelolaan dana desa.

Namun benarkah semua dana desa dipakai secara tepat sasar? Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), tak sedikit dana desa yang dikorup. Sejak diluncurkan pada tahun 2015 silam, sudah terdapat 181 kasus korupsi dana desa.

Menanggapi temuan ICW tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kasus korupsi dana desa itu terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah dan nilai manfaat dari kebijakan dana desa.

"Kalau jumlah itu, 181 (kasus), itu sangat kecil, (masih) bagus itu. Tahu Anda berapa desa yang dikasih dana? 75.000. Artinya, yang menyeleweng atau korup itu hanya dua per mil, jadi kalau itu, ya, memang tidak bisa dihindari," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (23/11).

Kendati demikian, Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran bantuan untuk desa tersebut seiring dengan meningkatnya nilai dana yang diberikan untuk pembangunan desa itu.

Pengawasan dana desa tersebut, menurut Wapres JK, tetap dilakukan oleh lembaga pengawas inspektorat di setiap kabupaten.

"Berapa pun (kasus korupsi) akan diperiksa oleh BPKP dan inspektorat. Pemerintah pusat tugaskan inspektorat di daerah untuk memeriksa itu karena pasti pusat tidak mungkin memeriksa semua 75.000 desa," jelasnya.

Dalam temuannya ICW mengungkapkan korupsi dana desa mencapai miliaran rupiah. Ratusan kasus korupsi tersebut melibatkan 184 tersangka dan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,6 miliar.

Wapres JK menilai data temuan ICW tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pemberian uang bantuan desa oleh pemerintah pusat lewat pemerintah daerah sekitar 200 ribu kali transfer.

Demi menekan angka korupsi Jusuf Kalla sebagaimana dilansir Antara mendorong inspektorat jenderal di pemda meningkatkan pengawasan mereka terhadap penggunaan dana desa sehingga ke depannya angka kasus korupsi tersebut dapat berkurang.

"Kewajiban mereka (irjen) untuk mengawasi. 'Kan dana itu dari pusat ke kabupaten, kabupaten diberikan ke desa dengan pengawasan camat, berarti yang bisa memeriksa itu inspektorat di kabupaten dan inspektorat di provinsi," tandas Wapres Jusuf Kalla.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dosen Terpapar Radikalisme, Menteri Nasir: Pilih Dikeluarkan atau Dibina