Noer Ardiansjah
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan bahwa politik uang berbentuk pembagian sembako beserta selebaran ajakan untuk memilih calon tertentu merupakan kejahatan yang sistematis, terstruktur, dan massif.
"Politik uang itu adalah pidana kejahatan. Itu bukan sedekah seperti yang disebut politisi. Ini logika yang harus dibangun dan harus disampaikan ke publik bahwa hal itu mempunyai sanksi hukum," kata Donald di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).
Donal menjelaskan, Badan Pengawas Pemilu DKI (Bawaslu DKI) juga sudah menerima informasi dugaan terjadinya praktik politik uang berupa pembagian sembako oleh pendukung masing-masing kandidat. Menurutnya, upaya ini tentu tidak bisa dilepaskan akibat gap elektabilitas yang tipis antara masing-masing kandidat.
"Ngapain amal di saat Pilkada, harusnya setelah itu. Penting untuk disampaikan karena ada distorsi informasi ke publik, di mana seolah-olah pembagian sembako bukan kejahatan pemilu," tandas Donal.
Peneliti ICW ini menerangkan bahwa politik uang adalah penyakit lama dan berulang dalam Pemilu. Selain merusak, Pemilu itu sendiri, politik uang membuat biaya biaya pemenangan semakin mahal dan memicu korupsi.
"Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah mengatur sanksi bagi penerima dan pelaku pemberi politik uang itu sendiri," katanya.
Menurut Donal, selain kemiskinan dan permisifisme, politik uang juga marak terjadi karena kelemahan penegakkan hukum Pemilu disinyalir sebagai salah satu penyebab.
"Hal ini menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh dari pelaku dan belum munculnya efek jera dalam kasus politik uang," kata Donal. (Pon)
Baca berita terkait Pilgub DKI Jakarta lainnya di:
