Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto, yang membocorkan informasi penggeledahan kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster (benur)
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mempertanyakan motif jenderal bintang dua itu menginformasikan rencana penggeledahan tersebut.
Baca Juga
"ICW mengecam dan mempertanyakan motif dari Deputi Penindakan KPK, Karyoto, yang malah memberitahukan rencana penggeledahan terkait perkara yang melibatkan Edhy Prabowo," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (27/11).
Menurut Kurnia, Karyoto selaku Deputi Penindakan seharusnya paham bahwa penggeledahan bersifat tertutup. Sebab, jika rencana penggeledahan dipublikasikan, berpotensi membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menghilangkan barang bukti.
"Maka dari itu, baik pimpinan maupun Dewan Pengawas, mesti menegur dan mengevaluasi Deputi Penindakan atas pernyataan semacam itu," ujar Kurnia.
Sebelumnya, Karyoto mengatakan, lembaganya bakal menggeledah sejumlah lokasi untuk mengusut kasus dugaan suap terkait penetapan izin ekspor benih lobster pada Jumat (27/11) hari ini.
Karyoto mengatakan tim penyidik bakal menggeledah sejumlah tempat yang sudah disegel sebelumnya. Namun, Karyoto enggan membeberkan lokasi-lokasi yang bakal digeledah tersebut.
"Kemarin kita sudah segel sehingga kemarin tidak ada yang masuk di ruangan yang akan kita geledah. Mudah-mudahan besok akan kita bisa laksanakan penggeledahan secara menyeluruh," kata Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11).
Tim penyidik lembaga antirasuah pada Rabu (25/11) lalu, bergerak ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di Gambir, Jakarta Pusat, serta rumah dinas Menteri KP Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Dalam giat di Kantor KKP, tim penyidik KPK sempat dihalangi petugas keamanan. "Jangan halangi-halangi kami," ujar salah satu penyidik KPK di depan pintu gerbang Kantor KKP.
"Kalau tidak dibuka saya dobrak nanti ini," kata penyidik KPK lainnya.
Setelah sempat adu mulut dan bernegosiasi, pihak keamanan kemudian mengizinkan tim penyidik KPK masuk untuk melanjutkan pekerjaannya. Kegiatan di dua lokasi itu untuk menyegel tempat-tempat yang diduga terdapat alat bukti terkait kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benur. (Pon)
Baca Juga
ICW Sentil KPK: Aktor Selevel Menteri Dapat Ditangkap, Harun Masiku Tidak!
