Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo

MerahPutih.com - Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo menimbulkan berbagai persepsi soal siapa sosok penggantinya.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, ada tiga kemungkinan yang terjadi soal posisi pengganti eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca Juga

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Pertama, posisi Menteri tetap diberikan kepada partai Gerindra. Dengan demikian jatah dua menteri Gerindra tidak hilang setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertahan.

"Tinggal Gerindra menyodorkan nama kadernya yang didorong menggantikan posisi Edhy Prabowo," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (27/11).

Opsi berikutnya, Presiden Jokowi bisa memberikan kepada partai politik lain. Dengan alasan ada penyegaran dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, opsi ini bisa mencegah meluasnya persepsi publik bahwa partai tertentu hendak memanfaatkan kementerian yang dinilai 'basah' ini.

Ketiga, Jokowi bisa saja memberikan posisi menteri KP kepada kalangan profesional.

"Hal ini bisa saja dilakukan agar menghindari konflik kepentingan antar partai politik koalisi pemerintah," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.

Namun, setiap keputusan yang diambil oleh Jokowi memiliki resiko. Dengan demi?an, tinggal dilihat mana resiko yang paling minim, itu yang mesti diambil.

Baca Juga

Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Edhy Prabowo, Kemampuan Deteksi KPK Dipuji

Wempy berharap, pengganti Edhy mesti menyelesaikan berbagai persoalan krusial dalam tubuh KKP. Terutama berkaitan dengan ijin ekspor benur yang selama ini menuai kontroversi.

Jika keputusan ekspor hanya memberikan ruang bagi kelompok tertentu dan merugikan masa depan nelayan kobster secara ekologi dan ekonomi.

"Inu wajib untuk mereview kembali kebijakan yang dibuat oleh Edhy," sebut Wempy.

Ia meyakini, posisi menteri KP yang strategis dengan sumber daya yang luar biasa berpotensi disalahgunakan oleh pejabat menteri. Tentu saja untuk penggalangan dana untuk kepentingan politik partai.

Wempy mengingatkan, menteri yang lain mesti lebih waspada dan harus profesional dan transparan dalam mengelola kekuasaan.

"Utamakan kepentingan umum, bangsa dan negara pasti selamat dari jeratan hukum," tutup pria asal Manggarai, Flores ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster pada Rabu (25/11). Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka ialah Staf Khusus KKP Safri dan Andreu Pribadi Misata; staf dari istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih; pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi dan Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito. Mereka semua kini sudah menjalani penahanan. (Knu)

Baca Juga

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo