ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 19 September 2020
ICW Ingatkan Firli Bahuri: KPK Bukan Kantor Polisi!

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik terpilihnya enam anggota Polri dalam seleksi jabatan struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keenam anggota Polri tersebut yakni, Brigjen Setyo Budiyanto menjadi Direktur Penyidikan (Dirdik) dan lima Koordinator wilayah, Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudho Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kuswijanto Sudjadi dan Kombes Yudhiawan.

Baca Juga

Positif COVID-19, Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris Dirawat di RS Pertamina

"ICW ingin mengingatkan kepada Firli Bahuri bahwa tempat ia bekerja adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bukan kantor Kepolisian Republik Indonesia, " kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (19/9).

Berdasarkan data ICW, setidaknya ada empat perwira tinggi Polri, yang menduduki jabatan strategis di KPK, yakni Komjen Pol Firli Bahuri selaku Ketua KPK, Irjen Pol Karyoto selaku Deputi Penindakan, Brigjen Pol Setyo Budiyanto selaku Direktur Penyidikan, dan Brigjen Pol Endar Priartono selaku Direktur Penyelidikan.

Belum lagi dengan terpilihnya lima anggota Polri menjadi Koordinator Wilayah KPK, mereka akan dinaikan pangkatnya menjadi jenderal bintang satu. Sehingga, total perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan strategis di lembaga antirasuah akan bertambah menjadi sembilan orang.

"Hal ini tentu akan menimbulkan persepsi di tengah publik akan terjadinya dugaan konflik kepentingan. Khususnya pada konteks penindakan, bagaimana publik akan percaya bahwa mereka akan objektif ketika menangani perkara yang melibatkan oknum di Kepolisian?," tegas Kurnia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Menurut Kurnia, hal tersebut juga akan berdampak paada potensi loyalitas ganda. Pasalnya, pada waktu mendatang, perwira tinggi Polri ini akan kembali ke Korps Bhayangkara.

Sehingga di waktu bersamaan, para perwira tinggi Polri ini memiliki dua atasan sekaligus, yakni Ketua KPK dan Kapolri. Sejak awal, kata Kurnia, ICW tidak anti terhadap insitusi tertentu untuk menduduki jabatan strategis di KPK.

"Akan tetapi, jika institusi tersebut belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, bukan kah lebih baik mereka diberdayakan saja di tempat asalnya? Setidaknya dapat bermanfaat untuk membantu proses pembenahan internal institusi, daripada harus dipekerjakan di KPK," kata Kurnia.

Terpilihnya Brigjen Setyo diketahui dari lembaran surat pimpinan KPK RI nomer R/1812/KP.01.01/01-54/09/2020 tertanggal 18 September 2020. Surat tersebut terkait pemberitahuan hasil seleksi dan panggilan bergabung bagi calon Pegawai Negeri yang dipekerjakan di KPK berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bigjen Setyo menyingkirkan dua pesaingnya dari Korps Bhayangkara, yakni Widyaiswara Muda Sespimti Polri Kombes Nazirwan Adji Wibowo, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombes Didik Agung Widjanarko.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua KPK Komjen Firli Bahuri tersebut, tertulis enam nama anggota Polri yang terpilih dalam seleksi KPK. Pertama Brigjen Setyo Budiyanto sebagai Dirdik KPK. Kemudian lima nama lolos menjadi koordinator wilayah, mereka adalah Kombes Didik Agung Widjanarko, Kombes Agung Yudha Wibowo, Kombes Bahtiar Ujang Purnama, Kombes Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan Kombes Yudhiawan.

Brigjen Setyo sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Wilayah III KPK. Sejak Irjen Panca ditarik kembali ke kepolisian, jabatan Dirdik pun dirangkap oleh Brigjen Setyo sebagai pelaksana tugas.

Baca Juga

Jenderal Polisi Ini Terpilih Jadi Direktur Penyidikan KPK

Dengan terpilihnya Brigjen Setyo, saat ini posisi jabatan strategis di bidang penindakan KPK diisi seluruhnya dari kepolisian. Di Deputi Penindakan diisi oleh Irjen Pol Karyoto dan Direktur penyelidikan diisi oleh Brigjen Pol Endar Priartono. (Pon)

#ICW #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
ICW menyeret tiga nama pejabat Kementerian Agama (Kemenag) terdiri dari satu penyelenggara negara dan dua pegawai negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Agustus 2025
Dugaan Korupsi Haji 2025, ICW Seret 3 Nama Pejabat Kemenag ke KPK
Indonesia
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Dugaan korupsi yang dilaporkan ICW ke KPK terkait layanan masyair dan konsumsi jamaah haji 2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025 ke KPK, Libatkan 2 PT beralamat Sama
Indonesia
ICW Beberkan Kejanggalan Proyek Chromebook Rp 9,9 Triliun Era Nadiem
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) telah mengidentifikasi sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut sejak 2021.
Dwi Astarini - Kamis, 05 Juni 2025
ICW Beberkan Kejanggalan Proyek Chromebook Rp 9,9 Triliun Era Nadiem
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
ICW Ungkap Polri Gunakan Uang Publik Rp 3,8 Triliun untuk 'Hajar' Rakyat
ICW mengungkap, Polri menggunakan uang publik senilai Rp 3,8 triliun untuk penanganan aksi massa.
Soffi Amira - Rabu, 26 Maret 2025
ICW Ungkap Polri Gunakan Uang Publik Rp 3,8 Triliun untuk 'Hajar' Rakyat
Indonesia
ICW Desak BGN Evaluasi MBG: Ada Kecacatan pada Program Unggulan Prabowo
ICW menduga kebijakan program MBG hanya mengakomodir ambisi Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 09 Maret 2025
ICW Desak BGN Evaluasi MBG: Ada Kecacatan pada Program Unggulan Prabowo
Indonesia
Peneliti ICW Didoxing Imbas Terkorup OCCRP, Jokowi Dukung Proses Hukum
Jokowi mengeluhkan masih dikaitkan dengan sejumlah masalah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Januari 2025
Peneliti ICW Didoxing Imbas Terkorup OCCRP, Jokowi Dukung Proses Hukum
Bagikan