ICW Desak Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR

MerahPutih - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

"Untuk menghadapi proses hukum, SN harus mundur sebagai Ketua DPR," ujar aktivis ICW Donal Fariz dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (17/7).

Menurut Donal, hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan lembaga negara untuk melawan proses hukum sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Pada saat yang sama, sambung Donal, Partai Golkar harus segera melakukan pembenahan internal untuk mengganti pimpinannya yang bermasalah.

"Selain itu, Golkar harus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK agar citra partai tidak semakin terbenam," jelasnya.

Lebih lanjut Donal mengapresiasi langkah KPK yang telah menetapkan Novanto sebagai tersangka. Hal itu, lanjutnya, menunjukkan keseriusan KPK membongkar dalang persekongkolan pengadaan e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus e-KTP.

"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebaai tersangka terbaru kasus e-KTP," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam junpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta selatan, Senin (17/7).

Dalam surat dakwaan kasus e-KTP, Novanto disebut-sebut bersama-sama Irman, Sugiharto, Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Drajat Wisnu, Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya, terlibat melakukan korupsi proyek e-KTP.

Peran Novanto dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu pun diperkuat jaksa penuntut umum KPK dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Novanto juga disebut berperan mengatur proyek e-KTP ini bersama Andi Narogong, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Mereka berempat bersepakat bahwa anggaran e-KTP sebesar Rp5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen, 51 persennya atau Rp2,6 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja rill pembiayaan proyek.

Sementara itu, sisanya, sebesar 49 persen atau senilai Rp2,5 triliun dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, baik anggota DPR periode 2009-2014, pejabat Kemendagri hingga pengusaha pemenang proyek e-KTP.

Novanto sudah membantah soal tudingan keterlibatan dirinya dalam mega proyek yang menelan anggaran negara hingga Rp 5.9 triliun tersebut.

Selain Novanto, KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Mereka di antaranya, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Sugiharto dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. (Pon)

Baca juga berita terkait berikut ini: Setnov Diduga Berperan Mengkondisikan Pemenang Tender Pengadaan e-KTP