Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang kini berstatus tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Pasalnya, kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, pria yang akrab disapa Setnov itu telah tiga kali mangkir dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS).
"Kita berharap KPK segera melakukan upaya penahanan terhadap Setya Novanto karena ada kecenderungan keengganan untuk menghadiri pemeriksaan KPK," kata Donal usai acara diskusi di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (14/11).
Donal menilai, alasan kuasa hukum Setnov yang menyebut pemanggilan kliennya harus mendapat izin presiden, tak bisa diterima. Dia berpendapat, ada dua alasan yang dapat mematahkan argumen kuasa hukum Setnov tersebut.
Pertama, kata Donal, Setnov sebelumnya pernah memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah, baik saat memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi maupun hadir di persidangan e-KTP.
Diketahui, Setnov memang telah hadir dalam persidangan e-KTP, baik untuk terdakwa eks Pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto maupun pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Selain itu, tambah Donal, selama ini para anggota DPR yang diperiksa KPK pun tidak ada yang menuntut KPK untuk mengantongi izin terlebih dahulu dari presiden.
"itu argumentasi hukum yang tidak bisa dibantah sehingga KPK tidak perlu membutuhkan izin untuk memeriksa Setya Novanto," tegasnya.
Lebih lanjut Donal menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga tidak membatalkan pasal yang menyebutkan adanya kualifikasi tindak pidana hukum yang tidak membutuhkan izin presiden. Salah satunya adalah kejahatan tindak pidana korupsi.
"Sehingga dua alasan ini menurut saya mematahkan argumentasi hukum pengacara Setya Novanto bahwa harus butuh izin kepada presiden untuk memeriksa Setnov," pungkasnya. (Pon)
Baca berita terkait kasus Setnov lainnya di: Mangkir Dari Panggilan KPK, Istri Setnov Derita Malingering?
