Hasil Seleksi Anggota Bawaslu Kota Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Hasil Seleksi Anggota Bawaslu Kota Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Seorang staf Bawaslu Kota Surakarta usai pasang spanduk pengumuman pendaftaran rekrutmen panwaslu kecamatan di Kantor Bawaslu Kota Surakarta, Kamis (15/9). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Hasil seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo dilaporkan ke Ombudsman RI. Laporan itu diduga karena adanya malaadministrasi selama seleksi Bawaslu.

Koordinator Masyarakat Kritis Demokrasi (Maksi) Sigit N Sudibyanto mengatakan, dugaan malaadministrasi itu berkaitan dengan kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Solo.

Baca Juga

Alat Kampanye Caleg dan Capres Mulai Bertebaran, Bawaslu Pastikan Tak Ragu Mencopot

Di mana dalam hal ini, Bawaslu Jawa Tengah menganulir hasil tes kesehatan dan wawancara oleh Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Zona III.

Dia menjelaskan anulir atas hasil tes itu tertuang dalam surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 807/KP.01/K.JT/08/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Ralat Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Zona III (Kota Solo), sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 538/KP.01/K1/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

"Surat tersebut menganulir hasil tes kesehatan dan wawancara pada 31 Juli 2023 oleh Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Zona III, yang telah menetapkan 10 nama calon," kata Sigit.

Dalam surat itu menyebut, lanjut dia, perintah dari Bawaslu RI adalah memerintahkan Bawaslu Jateng memanggil ulang (callback) Poppy Kusuma Nataliza Wijaya yang tidak lolos 10 besar tes kesehatan dan wawancara, untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 7 Agustus 2023.

Baca Juga

Anggota Bawaslu di daerah Diperintah Standby 24 Jam

"Yang ajaibnya nama tersebut (Poppy Kusuma Nataliza Wijaya) terpilih kembali sebagai anggota Bawaslu Surakarta periode 2023-2028. Ini berdasarkan Surat Nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan telah dilantik," kata Sigit.

Ia mengatakan dasar pemanggilan kembali (callback) nama tersebut adalah adanya surat pengunduran diri calon lain pada 1 Agustus 2023 dan hasil peringkat tes.

Dia menjelaskan andai benar terdapat surat pengunduran diri dari calon lain, maka masih terdapat sembilan kontestan lain yang berkualitas.

"Mengapa harus 10 kontestan? Bukankah menganut ‘sistem gugur’? Apa dasar hukum dan atau regulasi sebagai pedoman? Benarkah Saudari Poppy sebelumnya peringkat ke-11 hasil tes kesehatan dan wawancara?" tuturnya.

Berdasarkan hal-hal itu, Sigit mengatakan, pihaknya telah secara resmi melaporkan adanya dugaan malaadministrasi dalam proses seleksi anggota Bawaslu Surakarta kepada ketua Ombudsman RI dan ditembuskan kepada ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketua Komisi III DPR RI, dan Menkopolhukam.

Dia berharap Ombudsman dapat segera menindaklanjuti laporan itu sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Diharapkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 benar-benar bersih, jujur dan adil (jurdil), dan berkualitas, jauh dari cengkeraman kekuatan oligarki. Ini harus transparan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

DPR Dorong Bawaslu Lakukan Pengawasan Meski Kampanye di Sekolah Diperbolehkan

#Bawaslu #Ombudsman
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Tom meyakini hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang sempat menyeret namanya membutuhkan evaluasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Maret 2025
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Januari 2025
Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan
Bagikan