Harga Minyak Berpotensi Melambung Dampak Perang Iran-Israel, DPR RI: Ini Triple Shock

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 15 April 2024
Harga Minyak Berpotensi Melambung Dampak Perang Iran-Israel, DPR RI: Ini Triple Shock

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia berpotensi terkena imbas konflik yang terjadi antara Israel dengan Iran. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel.

Menurutnya, cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar.

Baca juga:

Ratusan WNI di Israel Selamat dari Serangan Drone Iran

"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," ujar Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut Mulyanto, kondisi tersebut semacam triple shock atau guncangan karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Ditambah naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16 ribu per dolar.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, sebagai negara importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN Indonesia. Apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.

"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN," jelas Mulyanto.

Baca juga:

Kemlu Imbau WNI Jangan Bepergian ke Iran atau Israel Dulu

Sebagai informasi, harga minyak sebesar USD85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun. Dari harga yang sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22 persen. Angka ini jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 yang hanya sebesar USD82 per barel.

"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD 83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mulyanto.

Mulyanto pun berharap agar langkah antisipatif pemerintah tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi.

"Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan meningkatkan inflasi," harap Mulyanto.

Sekadar informasi, pada Sabtu (13/4) malam, Iran melancarkan serangan langsung terhadap musuh bebuyutannya Israel untuk pertama kalinya, menembakkan lebih dari 300 rudal dan drone.

Baca juga:

Serangan Drone Udara Iran Paksa PM Israel Tunda Penyerbuan Rafah

Namun, tak ada korban dalam insiden ini karena hampir semua rudal dicegat oleh Israel dan negara lain, termasuk Yordania. (Knu)

#Perang Iran-Israel #DPR RI #Harga Minyak Dunia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Bagikan