Harga Beras Melonjak Drastis, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Atasi Anomali Distribusi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 19 Juni 2025
Harga Beras Melonjak Drastis, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan Atasi Anomali Distribusi

Stok Beras Bulog. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan harga beras di pasaran meskipun cadangan beras nasional diklaim sangat memadai. Ia mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga demi melindungi daya beli masyarakat.

Data per 10 Juni 2025 menunjukkan bahwa harga beras medium telah mencapai Rp13.772/kg, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500/kg. Sementara itu, beras premium menembus Rp15.725/kg, jauh di atas HET Rp14.900/kg.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di beberapa lokasi, namun telah melanda lebih dari 133 kabupaten/kota, bahkan di beberapa daerah harga beras dilaporkan mencapai Rp50.000/kg.

"Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan," tegas Cindy.

"Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton, kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi," sambung dia.

Cindy mendesak pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk segera memperluas dan mempercepat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Operasi pasar harus dilaksanakan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran demi menahan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi," lanjut politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga menyoroti bahwa kondisi ini bertentangan dengan hukum dasar ekonomi penawaran dan permintaan.

"Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya penyumbatan dalam sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan," ujarnya.

"Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong," pungkas Cindy.

#DPR RI #Beras #Stok Beras #Harga Beras
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Mentan Setuju Bulog Jual Beras Kita Premium Buat Stabilkan Harga
Kehadiran produk beras premium dari Bulog berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Mentan Setuju Bulog Jual Beras Kita Premium Buat Stabilkan Harga
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Bagikan