Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Mei 2022
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghadiri apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam kesempatan tersebut Riza mengatakan, kompleksitas dalam skenario Pemilu Serentak 2024 dapat diantisipasi secara kelembagaan dengan lebih serius dan sistematis guna menjaga stabilitas.

"Dengan kesiapan yang matang dan disertai dengan evaluasi diri, insyaallah kita akan dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye hingga pemilu," papar Riza saat sambutan, Senin (23/5).

Baca Juga:

Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Kegiatan ini, diharapkan Riza dapat dijadikan momentum untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kepedulian publik, sekaligus bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu secara aktif dan bertanggung jawab.

Proses edukasi ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat mencegah dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk politik uang.

"Seperti halnya praktik politik uang yang kerap terjadi. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin kita bisa wujudkan yang terbaik dalam Pemilu 2024," jelas Riza.

Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya Jakarta, Riza menyatakan ibu kota adalah provinsi paling demokratis selama empat tahun berturut-turut (quattrick) sejak tahun 2017 hingga 2020, walaupun dalam perjalanannya masih terjadi fluktuasi.

Namun begitu, kata dia, Jakarta sebagai kota kolaborasi yang dinamis tentunya akan terus berusaha menjaga kepercayaan itu.

"Apalagi, sebagai pusat bisnis, pusat media, dan perdagangan, Jakarta bisa disebut sebagai salah satu daerah yang paling banyak mendapatkan spotlight perhatian dari berbagai media terkait persiapan dan kelangsungan pelaksanaan pemilu," jelas Riza.

Baca Juga:

AHY Konsolidasikan Partai Demokrat di Jawa Barat Menang pada Pemilu 2024

Melihat hal tersebut, segala sesuatu yang berkaitan untuk mendukung kelangsungan pemilu harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, hingga pemutakhiran data pemilih yang selalu menjadi perhatian oleh pengamat.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Ariza menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Ia juga memberikan dukungan semangat kepada para pengawas Pemilu 2024 dan semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan pemilu secara optimal.

"Sehingga nantinya dapat terlaksana dengan lancar, demokratis dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah dalam bekerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum ditetapkan hari pemungutan suara.

Hal itu berarti tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Dengan beban tugas dan target melaksanakan rencana pemilu yang tinggi, lanjut Riza, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dan menuntut perhatian semua pihak, khususnya penyelenggara. (Asp)

Baca Juga:

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024

#Ahmad Riza Patria #Pemilu #Bawaslu #Politik Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan