Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Mei 2022
Hadiri Apel Kesiapan Pemilu, Wagub DKI Pesan Warga Tolak Praktik Politik Uang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghadiri apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar apel Siaga Kesiapan Pengawas Pemilu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Senin (23/5) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam kesempatan tersebut Riza mengatakan, kompleksitas dalam skenario Pemilu Serentak 2024 dapat diantisipasi secara kelembagaan dengan lebih serius dan sistematis guna menjaga stabilitas.

"Dengan kesiapan yang matang dan disertai dengan evaluasi diri, insyaallah kita akan dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan masalah yang terjadi pada saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye hingga pemilu," papar Riza saat sambutan, Senin (23/5).

Baca Juga:

Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan Kotak Suara Kardus di Pemilu 2024

Kegiatan ini, diharapkan Riza dapat dijadikan momentum untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kepedulian publik, sekaligus bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu secara aktif dan bertanggung jawab.

Proses edukasi ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat mencegah dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu, termasuk politik uang.

"Seperti halnya praktik politik uang yang kerap terjadi. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin kita bisa wujudkan yang terbaik dalam Pemilu 2024," jelas Riza.

Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya Jakarta, Riza menyatakan ibu kota adalah provinsi paling demokratis selama empat tahun berturut-turut (quattrick) sejak tahun 2017 hingga 2020, walaupun dalam perjalanannya masih terjadi fluktuasi.

Namun begitu, kata dia, Jakarta sebagai kota kolaborasi yang dinamis tentunya akan terus berusaha menjaga kepercayaan itu.

"Apalagi, sebagai pusat bisnis, pusat media, dan perdagangan, Jakarta bisa disebut sebagai salah satu daerah yang paling banyak mendapatkan spotlight perhatian dari berbagai media terkait persiapan dan kelangsungan pelaksanaan pemilu," jelas Riza.

Baca Juga:

AHY Konsolidasikan Partai Demokrat di Jawa Barat Menang pada Pemilu 2024

Melihat hal tersebut, segala sesuatu yang berkaitan untuk mendukung kelangsungan pemilu harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, hingga pemutakhiran data pemilih yang selalu menjadi perhatian oleh pengamat.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Ariza menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Ia juga memberikan dukungan semangat kepada para pengawas Pemilu 2024 dan semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan pemilu secara optimal.

"Sehingga nantinya dapat terlaksana dengan lancar, demokratis dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah dalam bekerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Indonesia akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara serentak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tahapan pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum ditetapkan hari pemungutan suara.

Hal itu berarti tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Dengan beban tugas dan target melaksanakan rencana pemilu yang tinggi, lanjut Riza, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dan menuntut perhatian semua pihak, khususnya penyelenggara. (Asp)

Baca Juga:

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Putuskan Tahapan Pemilu 2024

#Ahmad Riza Patria #Pemilu #Bawaslu #Politik Uang
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan