Headline

Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 03 September 2019
 Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Beberapa elemen masyarakat di Papua Barat masih melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia. Meski pihak kepolisian mengklaim situasi Papua sudah relatif kondusif, saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa lokasi.

Terkait masih maraknya aksi massa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta agar beberapa elemen pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.

Baca Juga:

Benny Wenda Tuding Indonesia Perlakukan Papua Seperti Timor Leste

Gubernur mengemukakan, masyarakat masih trauma atas kericuhan yang terjadi di Manokwari, Sorong dan Fakfak. Hingga saat ini masyarakat juga masih dihantui kekhawatiran atas beredarnya informasi rencana aksi yang akan dilakukan sejumlah kelompok di daerah tersebut.

"Sudah dua minggu lebih anak-anak tidak bisa bersekolah. Mereka takut ada kericuhan lagi, begitu juga para orang tua. Jadi stop, tidak usah ada aksi-aksi lagi," tegas Dominggus di Manokwari, Selasa (3/9).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta massa untuk hentikan aksi demonstrasi
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Foto: antaranews)

Situasi keamanan, terutama di Manokwari, lanjut gubernur, juga berdampak signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Ia tak mau situasi ini terus berlarut dan berdampak pada pembangunan serta perekonomian masyarakat.

"Mama-mama kita yang biasa berjualan di pasar dan pinggiran jalan juga tidak bisa berjualan. Kalau berjualan pun siapa mau beli kalau masyarakat takut keluar," ujarnya lagi.

Beberapa kelompok massa pada Selasa (3/9) kembali menggelar aksi di Manokwari. Selain mengutuk kasus rasis yang dialami Mahasiswa Papua di Surabaya, selama aksi berlangsung, orasi tentang referendum atas Papua pun terus disuarakan.

Massa, terutama yang bergerak dari Amban, Manokwari siang tadi bermaksud menemui gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Kalau masalah referendum saya tidak bisa menjawab karena itu bukan kewenangan saya," kata Gubernur menyikapi aksi tersebut seraya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima aspirasi yang bersifat politis.

"Kalau aspirasinya berupa masukan terkait pembangunan masyarakat, situasi sosial, pembangunan ekonomi mari saya terima. Tapi kalau menyangkut urusan politik saya tidak akan terima," ujar Dominggus.

Sebagaimana dilansir Antara, Dominggus Mandacan ingin situasi keamanan di Manokwari, Sorong serta daerah lain di Papua Barat segera pulih kembali. Pemerintah daerah terus melakukan upaya agar provinsi menjadi tanah damai untuk siapa pun.

Baca Juga:

Polri Diminta Bebaskan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi pada kesempatan sebelumnya mengindikasikan, isu yang disuarakan oleh massa di daerah tersebut saat ini sudah bergeser. Semula aksi dilakukan untuk menuntut penindakan kasus rasis di Surabaya, namun saat ini sudah mengarah pada isu ideologi dan politik.

"Untuk kasus rasisme Surabaya sudah terjawab, dua orang sudah jadi tersangka. Begitu pula penindakan yang kami lakukan di Manokwari, yang kami tahan adalah para pelaku tindak kejahatan berupa pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya. Untuk peserta aksi damai pada 19 Agustus lalu itu tidak ada yang ditangkap. Jadi sudah jelas, ada muatan lain dari aksi ini," tandas Adam Erwindi.(*)

Baca Juga:

Wiranto Janji Segera Buka Pemblokiran Akses Internet di Papua

#Konflik Papua #Papua Barat #Aksi Unjuk Rasa #Demonstrasi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Indonesia
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa melibatkan penggunaan senjata api.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api
Indonesia
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Mayoritas pengemudi yang lain memilih tetap bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Indonesia
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Demonstrasi dimulai di depan Kementerian Perhubungan, Istana Presiden, hingga berakhir Gedung DPR, Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Indonesia
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Di mana 16 di antaranya ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Siber (Ditreskrimsiber) lantaran menyebarkan konten provokatif, hasutan, serta berita bohong di media sosial.
Frengky Aruan - Selasa, 16 September 2025
42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Presiden Prabowo menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia dijamin Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo
Dunia
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Sushila Karki sempat menolak menerima jabatan PM sementara jika parlemen yang beranggota 275 kursi itu tidak dibubarkan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen
Indonesia
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Keenam lembaga HAM negara itu juga menegaskan pembentukan tim pencari fakta ini bukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Bagikan