Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi


Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Beberapa elemen masyarakat di Papua Barat masih melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia. Meski pihak kepolisian mengklaim situasi Papua sudah relatif kondusif, saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa lokasi.
Terkait masih maraknya aksi massa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta agar beberapa elemen pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.
Baca Juga:
Benny Wenda Tuding Indonesia Perlakukan Papua Seperti Timor Leste
Gubernur mengemukakan, masyarakat masih trauma atas kericuhan yang terjadi di Manokwari, Sorong dan Fakfak. Hingga saat ini masyarakat juga masih dihantui kekhawatiran atas beredarnya informasi rencana aksi yang akan dilakukan sejumlah kelompok di daerah tersebut.
"Sudah dua minggu lebih anak-anak tidak bisa bersekolah. Mereka takut ada kericuhan lagi, begitu juga para orang tua. Jadi stop, tidak usah ada aksi-aksi lagi," tegas Dominggus di Manokwari, Selasa (3/9).

Situasi keamanan, terutama di Manokwari, lanjut gubernur, juga berdampak signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Ia tak mau situasi ini terus berlarut dan berdampak pada pembangunan serta perekonomian masyarakat.
"Mama-mama kita yang biasa berjualan di pasar dan pinggiran jalan juga tidak bisa berjualan. Kalau berjualan pun siapa mau beli kalau masyarakat takut keluar," ujarnya lagi.
Beberapa kelompok massa pada Selasa (3/9) kembali menggelar aksi di Manokwari. Selain mengutuk kasus rasis yang dialami Mahasiswa Papua di Surabaya, selama aksi berlangsung, orasi tentang referendum atas Papua pun terus disuarakan.
Massa, terutama yang bergerak dari Amban, Manokwari siang tadi bermaksud menemui gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Kalau masalah referendum saya tidak bisa menjawab karena itu bukan kewenangan saya," kata Gubernur menyikapi aksi tersebut seraya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima aspirasi yang bersifat politis.
"Kalau aspirasinya berupa masukan terkait pembangunan masyarakat, situasi sosial, pembangunan ekonomi mari saya terima. Tapi kalau menyangkut urusan politik saya tidak akan terima," ujar Dominggus.
Sebagaimana dilansir Antara, Dominggus Mandacan ingin situasi keamanan di Manokwari, Sorong serta daerah lain di Papua Barat segera pulih kembali. Pemerintah daerah terus melakukan upaya agar provinsi menjadi tanah damai untuk siapa pun.
Baca Juga:
Polri Diminta Bebaskan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi pada kesempatan sebelumnya mengindikasikan, isu yang disuarakan oleh massa di daerah tersebut saat ini sudah bergeser. Semula aksi dilakukan untuk menuntut penindakan kasus rasis di Surabaya, namun saat ini sudah mengarah pada isu ideologi dan politik.
"Untuk kasus rasisme Surabaya sudah terjawab, dua orang sudah jadi tersangka. Begitu pula penindakan yang kami lakukan di Manokwari, yang kami tahan adalah para pelaku tindak kejahatan berupa pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya. Untuk peserta aksi damai pada 19 Agustus lalu itu tidak ada yang ditangkap. Jadi sudah jelas, ada muatan lain dari aksi ini," tandas Adam Erwindi.(*)
Baca Juga:
Wiranto Janji Segera Buka Pemblokiran Akses Internet di Papua
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya

6.118 Aparat Gabungan Jaga Demo Ojol Hari Ini, Kapolres Jakpus Klaim tak ada Senjata Api

Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan

5.000 Ojol Siap Berhenti ‘Narik’ Hari ini, Ikut Demo Tuntut Pemerintah hingga DPR

Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan

42 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Jabar terkait Demonstrasi Berujung Rusuh di Bandung

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Desak Ada Area Demo di Komplek DPR, Menteri HAM Tegaskan Jalankan Amanat Prabowo

Lantik Sushila Karki Jadi PM Sementara, Presiden Nepal Setuju Bubarkan Parlemen

Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
