Headline

Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 03 September 2019
 Gubernur Papua Barat Minta Massa Hentikan Aksi Demonstrasi

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Beberapa elemen masyarakat di Papua Barat masih melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia. Meski pihak kepolisian mengklaim situasi Papua sudah relatif kondusif, saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa lokasi.

Terkait masih maraknya aksi massa, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta agar beberapa elemen pengunjuk rasa untuk menghentikan demonstrasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas.

Baca Juga:

Benny Wenda Tuding Indonesia Perlakukan Papua Seperti Timor Leste

Gubernur mengemukakan, masyarakat masih trauma atas kericuhan yang terjadi di Manokwari, Sorong dan Fakfak. Hingga saat ini masyarakat juga masih dihantui kekhawatiran atas beredarnya informasi rencana aksi yang akan dilakukan sejumlah kelompok di daerah tersebut.

"Sudah dua minggu lebih anak-anak tidak bisa bersekolah. Mereka takut ada kericuhan lagi, begitu juga para orang tua. Jadi stop, tidak usah ada aksi-aksi lagi," tegas Dominggus di Manokwari, Selasa (3/9).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta massa untuk hentikan aksi demonstrasi
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (Foto: antaranews)

Situasi keamanan, terutama di Manokwari, lanjut gubernur, juga berdampak signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Ia tak mau situasi ini terus berlarut dan berdampak pada pembangunan serta perekonomian masyarakat.

"Mama-mama kita yang biasa berjualan di pasar dan pinggiran jalan juga tidak bisa berjualan. Kalau berjualan pun siapa mau beli kalau masyarakat takut keluar," ujarnya lagi.

Beberapa kelompok massa pada Selasa (3/9) kembali menggelar aksi di Manokwari. Selain mengutuk kasus rasis yang dialami Mahasiswa Papua di Surabaya, selama aksi berlangsung, orasi tentang referendum atas Papua pun terus disuarakan.

Massa, terutama yang bergerak dari Amban, Manokwari siang tadi bermaksud menemui gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Kalau masalah referendum saya tidak bisa menjawab karena itu bukan kewenangan saya," kata Gubernur menyikapi aksi tersebut seraya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima aspirasi yang bersifat politis.

"Kalau aspirasinya berupa masukan terkait pembangunan masyarakat, situasi sosial, pembangunan ekonomi mari saya terima. Tapi kalau menyangkut urusan politik saya tidak akan terima," ujar Dominggus.

Sebagaimana dilansir Antara, Dominggus Mandacan ingin situasi keamanan di Manokwari, Sorong serta daerah lain di Papua Barat segera pulih kembali. Pemerintah daerah terus melakukan upaya agar provinsi menjadi tanah damai untuk siapa pun.

Baca Juga:

Polri Diminta Bebaskan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi pada kesempatan sebelumnya mengindikasikan, isu yang disuarakan oleh massa di daerah tersebut saat ini sudah bergeser. Semula aksi dilakukan untuk menuntut penindakan kasus rasis di Surabaya, namun saat ini sudah mengarah pada isu ideologi dan politik.

"Untuk kasus rasisme Surabaya sudah terjawab, dua orang sudah jadi tersangka. Begitu pula penindakan yang kami lakukan di Manokwari, yang kami tahan adalah para pelaku tindak kejahatan berupa pembakaran, penjarahan dan lain sebagainya. Untuk peserta aksi damai pada 19 Agustus lalu itu tidak ada yang ditangkap. Jadi sudah jelas, ada muatan lain dari aksi ini," tandas Adam Erwindi.(*)

Baca Juga:

Wiranto Janji Segera Buka Pemblokiran Akses Internet di Papua

#Konflik Papua #Papua Barat #Aksi Unjuk Rasa #Demonstrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Amnesty International menyoroti program bela negara bagi warga dan pelajar yang ditangkap saat demo DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Dunia
3 Pegawai Pertanian Meninggal Akibat Serangan KKB, Warga Sipil Paling Rentan Alami Kekerasan
Ketiga korban merupakan warga sipil yang tengah menjalankan tugas untuk membawa bantuan ternak kepada masyarakat di pedalaman Papua
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
3 Pegawai Pertanian Meninggal Akibat Serangan KKB, Warga Sipil Paling Rentan Alami Kekerasan
Indonesia
SETARA Soroti Kekerasan terhadap Demonstran: Jangan Sampai Premanisme Kalahkan Kebebasan Sipil
SETARA Institute meminta Kepolisian mengusut kekerasan terhadap demonstran dan menelusuri pihak yang menggerakkan, membiayai hingga memprovokasi aksi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
SETARA Soroti Kekerasan terhadap Demonstran: Jangan Sampai Premanisme Kalahkan Kebebasan Sipil
Indonesia
Kerusuhan DPR 27 Agustus Bukan Ulah Pendemo, Polda Buru Dalang di Balik Layar
Polda Metro Jaya mendalami dugaan aktor intelektual, penyedia dana, dan penggerak massa di balik kerusuhan DPR 27 Agustus. Polisi tegaskan kerusuhan bukan dilakukan pengunjuk rasa.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
 Kerusuhan DPR 27 Agustus Bukan Ulah Pendemo, Polda Buru Dalang di Balik Layar
Indonesia
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan ormas dalam kasus kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan dan minta publik setop beropini.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Indonesia
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah CCTV dimatikan saat demo 27 Agustus 2026 lalu.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Indonesia
Ditangkap saat Kericuhan Demo 27 Agustus, Polisi Pulangkan 141 Anak dengan Pengawasan
Secara total 152 anak ditangkap, 149 di antaranya merupakan laki-laki dan 3 lainnya merupakan perempuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 29 Agustus 2026
Ditangkap saat Kericuhan Demo 27 Agustus, Polisi Pulangkan 141 Anak dengan Pengawasan
Indonesia
153 Anak Diamankan saat Kerusuhan Demo di DPR, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi
Sebanyak 153 anak diamankan saat kerusuhan demo di DPR. Polisi pun mendalami dugaan eksploitasi anak.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
153 Anak Diamankan saat Kerusuhan Demo di DPR, Polisi Dalami Dugaan Eksploitasi
Indonesia
Kawasan Slipi kembali Normal, Masyarakat Diminta tak Terprovokasi
Aktivitas warga, termasuk pengguna jalan dan kegiatan masyarakat lainnya, juga berlangsung seperti biasa.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Kawasan Slipi kembali Normal, Masyarakat Diminta tak Terprovokasi
Indonesia
Demo di DPR/MPR Ricuh, Pramono Anung Soroti Perusakan Fasum dan CCTV
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan perusakan fasum dan CCTV saat demo di DPR/MPR. Ia menegaskan aksi unjuk rasa tetap diperbolehkan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Agustus 2026
Demo di DPR/MPR Ricuh, Pramono Anung Soroti Perusakan Fasum dan CCTV
Bagikan