Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah

MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengadakan demonstrasi menolak kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan, Senin (24/11).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi tersebut akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk wilayah Jakarta, demonstrasi direncanakan akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan sekitar Istana Negara.

“Keputusan final apakah aksi dipusatkan di Istana atau DPR RI ditentukan sesuai dinamika lapangan,” kata Said Iqbal kepada wartawan.

Baca juga:

Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026

Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota

Menurut Said, buruh keberatan terhadap angka kenaikan upah minimum yang dianggap terlalu rendah. Perhitungan pemerintah disebut menggunakan inflasi 2,65 persen serta pertumbuhan ekonomi 6,12 persen dalam periode Oktober 2024 hingga September 2025.

“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (38 provinsi) tidak lebih dari Rp 3 juta. Maka rata-rata kenaikan upah minimum hanya sekitar Rp 90 ribu per bulan,” ujar Said.

Said memaparkan sejumlah opsi yang dinilai lebih layak dinegosiasikan:

1. Kenaikan 8,5–10,5 persen (tuntutan awal buruh)
2. Kenaikan 7,77 persen (inflasi 2,65 persen + indeks tertentu 1,0 × pertumbuhan ekonomi 5,12 persen)
3. Kenaikan minimal 6,5 persen sesuai batas bawah yang pernah diterapkan

Baca juga:

Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu

3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum

Said menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan agar pemerintah tidak gegabah dalam menetapkan formula pengupahan di tahun mendatang.

“Buruh tidak meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja,” ujarnya.

Said memperkirakan 15 ribu buruh akan mengikuti aksi di Jakarta. Aksi serupa juga akan digelar di Bandung, tepatnya di Gedung Sate, serta di kantor Gubernur Provinsi Banten. (Knu)