Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh kembali menggelar demonstrasi Kamis (8/1). KSPI menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2026 yang berlaku di Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) se-Jawa Barat. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini akan digelar di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (8/1) pukul 10.30 WIB.
"Ribuan buruh kembali aksi di depan Istana 8 Januari 2026. Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor," kata Said kepada wartawan dikutip, Kamis (8/1).
Said mengatakan pihaknya bakal membawa tuntutan menolak UMP DKI 2026 dan meminta revisi. Dia juga menolak UMSK di 19 kabupaten/kota Se-Jawa Barat. KSPI diketahui juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan penetapan UMSK Jawa Barat, serta mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatra Utara.
Sebanyak 1.659 personel gabungan disiagakan untuk mengawal demonstrasi. "Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung.
Baca juga:
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
Reynold menerangkan kehadiran aparat untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Ia mengatakan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional. "Personel diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional," ujar Reynold.
Reynold mengimbau orator dan peserta aksi tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkistis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum. Selain itu, ia juga menekankan agar massa aksi menjaga ketertiban serta mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Monas untuk tidak terpancing provokasi.
Reynold mengimbau pengendara untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas selama unjuk rasa itu berlangsung. Rekayasa lalu lintas, katanya, bersifat situasional.
"Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," tutur Reynold Hutagalung.(knu)
Baca juga:
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
