Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta Demo di Monas, Tuntut Kesetaraan Pengangkatan PPPK

Demo Guru di Jakarta Pusat. (Foto: media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan guru honorer madrasah swasta dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).

Mereka menuntut pemerintah memberikan hak yang sama dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Para guru menilai selama ini terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pengangkatan PPPK antara guru sekolah swasta dan negeri. Hal tersebut, menurut mereka, membuat guru madrasah swasta dirugikan dan perlu segera mendapatkan kesetaraan hak.

Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar tenaga pendidik di madrasah swasta tidak lagi diperlakukan berbeda dengan guru di sekolah negeri. Mereka juga menyerukan agar pemerintah menghapus diskriminasi dalam kebijakan rekrutmen guru PPPK.

“Kami sama-sama memiliki tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa,” ujar koordinator aksi, M. Zein, di sela-sela unjuk rasa.

Baca juga:

TransJakarta Arah Monas Dialihkan Imbas Demo Guru Madrasah, Halte Balai Kota & Gambir Tutup

Zein menambahkan, madrasah swasta telah lama berperan penting dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di seluruh Indonesia.

“Karena itu, kami berharap Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa benar-benar menepati komitmen untuk memberikan afirmasi yang sama bagi guru madrasah swasta pada tahun 2026,” lanjutnya.

Sebagian besar peserta aksi mengenakan pakaian bernuansa putih, beberapa dengan kopiah atau penutup kepala tradisional yang menegaskan identitas mereka sebagai guru madrasah. Ada pula kelompok yang mengenakan seragam oranye atau jaket organisasi.

Beberapa peserta terlihat duduk di jalan dan trotoar sambil menggunakan payung untuk berteduh dari terik matahari.

Baca juga:

Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti

Aksi tersebut menyebabkan Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup sementara. Arus lalu lintas dialihkan dari Patung Kuda menuju Jalan H. Agus Salim. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat merayap, lantaran massa memenuhi ruas jalan, trotoar, dan area taman.

Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 1.597 personel untuk mengamankan jalannya aksi. Petugas memasang pembatas jalan besi di sepanjang lokasi, dan sejumlah mobil rantis disiagakan sebagai langkah antisipasi. (Knu)

#Demonstrasi #Demo Guru Honorer #PPPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
73 Demo Warnai Jakarta Hari Ini, 26.386 Personel Dikerahkan Buat Pengamanan
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan di area unjuk rasa.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
73 Demo Warnai Jakarta Hari Ini, 26.386 Personel Dikerahkan Buat Pengamanan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Amnesty International menyoroti program bela negara bagi warga dan pelajar yang ditangkap saat demo DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Indonesia
SETARA Soroti Kekerasan terhadap Demonstran: Jangan Sampai Premanisme Kalahkan Kebebasan Sipil
SETARA Institute meminta Kepolisian mengusut kekerasan terhadap demonstran dan menelusuri pihak yang menggerakkan, membiayai hingga memprovokasi aksi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
SETARA Soroti Kekerasan terhadap Demonstran: Jangan Sampai Premanisme Kalahkan Kebebasan Sipil
Indonesia
Kerusuhan DPR 27 Agustus Bukan Ulah Pendemo, Polda Buru Dalang di Balik Layar
Polda Metro Jaya mendalami dugaan aktor intelektual, penyedia dana, dan penggerak massa di balik kerusuhan DPR 27 Agustus. Polisi tegaskan kerusuhan bukan dilakukan pengunjuk rasa.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
 Kerusuhan DPR 27 Agustus Bukan Ulah Pendemo, Polda Buru Dalang di Balik Layar
Indonesia
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan ormas dalam kasus kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan dan minta publik setop beropini.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Indonesia
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Guru berstatus PPPK akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Guru PPPK Bisa Ikut CPNS Mulai 2027, Bakom Sebut Pemerintah Ingin Memberi Kepastian Status
Indonesia
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah CCTV dimatikan saat demo 27 Agustus 2026 lalu.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Bagikan