Gubernur Jatim Khofifah Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Suap Romahurmuziy

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bakal bersaksi di sidang perkara dugaan suap jual-beli jabatan, Rabu (11/12). Khofifah akan bersaksi untuk terdakwa eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy, alias Romi.

"Sesuai panggilan sidang demikian (Khofifah Indar Parawansa)," kata Jaksa Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/12).

Baca Juga:

Terbongkar Jumlah Duit Suap yang Diterima Eks Ketum PPP Romahurmuziy

Selain Khofifah, staf khusus mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Gugus Joko Waskito, dan staf administrasi Romi, Amin Nuryadi akan menjadi saksi dalam persidangan. Mereka sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang terdakwa mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan mantan Kakanwil Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi.

Khofifah sebelumnya pernah bersaksi dalam sidang kasus ini. Sebelumnya, ia bersaksi untuk eks Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, Rabu (3/7) lalu.

Dalam persidangan, Romi menyebut sejumlah nama berperan dalam kasusnya, termasuk Khofifah. Romi menyebut Khofifah ikut merekomendasikan nama Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Namun, Khofifah secara tegas membantahnya.

"Sama sekali tidak ada, karena saya juga belum kenal Pak Haris," kata Khofifah saat bersaksi untuk terdakwa Haris dan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muafaq Wirahadi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7).

Dalam kasus ini, Romi didakwa menerima suap bersama eks Menag Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta dari Haris Hasanuddin. Uang diberikan agar Haris bisa menempati posisinya menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

Baca Juga

PPP Anjlok 1 Juta Suara, Romahurmuziy Salahkan KPK

Selain itu, Romi juga didakwa menerima suap Rp 91,4 juta dari Muhammad Muafaq. Suap diduga terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag RI.

Atas perbuatannya Romi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (Pon)