Golkar Tegaskan takkan Tinggalkan KIB demi Berkoalisi dengan PDIP
Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok/Man/DPR RI
MerahPutih.com - Partai Golkar merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan PDIP membuka peluang kembali berkoalisi dengan partai pengusung pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 lalu.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) demi berkoalisi dengan PDIP. Ia memastikan Golkar akan setia dan solid dengan KIB.
Baca Juga
Airlangga Sebut Kehadiran 3 Parpol KIB di KPU Tunjukkan Soliditas Menuju Pemilu 2024
"Golkar pasti tidak akan keluar dari KIB karena KIB inisiasi oleh Partai Golkar bersama PPP dan PAN bagaimana mungkin koalisi yang diinisiasi oleh ketiga partai justru kami tinggalkan, saya kira itu sudah clear," kata kepada wartawan, Jumat (19/8).
Ace mengatakan, KIB justru terbuka dengan partai lain yang mau bergabung termasuk PDIP. Namun, dia enggan mengomentari keputusan PDIP bergabung KIB lantaran urusan tersebut merupakan wilayah internal partai berlogo banteng.
"Sebagai koalisi kami sangat terbuka untuk menerima partai lain untuk bergabung di dalam KIB," ujarnya.
Baca Juga
KIB, kata Ace, sudah melakukan berbagai langkah konkret menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya uji publik atas visi dan misi KIB yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2022 lalu di Surabaya.
"Jadi, Kami sudah mempunyai arah yang jelas tentang program yang akan diperjuangkan oleh KIB," imbuhnya
Ace melanjutkan, jika PDIP bergabung ke KIB, maka posisinya tetap setara dengan semua partai lainnya. Pasalnya, KIB terbentuk karena kesamaan gagasan, visi dan misi sehingga tidak ada yang merasa dominan.
"Semua didasarkan kepada kesamaan gagasan, semangat yang menyatukan kita kan semangat, gagasan, visi dan misi. Jadi, tidak ada yang dominan dan mendominasi karena semua akan dibicarakan bersama sama di dalam forum para ketum," tutup Ace. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat