Golkar Tegaskan takkan Tinggalkan KIB demi Berkoalisi dengan PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 19 Agustus 2022
Golkar Tegaskan takkan Tinggalkan KIB demi Berkoalisi dengan PDIP

Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok/Man/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan PDIP membuka peluang kembali berkoalisi dengan partai pengusung pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 lalu.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) demi berkoalisi dengan PDIP. Ia memastikan Golkar akan setia dan solid dengan KIB.

Baca Juga

Airlangga Sebut Kehadiran 3 Parpol KIB di KPU Tunjukkan Soliditas Menuju Pemilu 2024

"Golkar pasti tidak akan keluar dari KIB karena KIB inisiasi oleh Partai Golkar bersama PPP dan PAN bagaimana mungkin koalisi yang diinisiasi oleh ketiga partai justru kami tinggalkan, saya kira itu sudah clear," kata kepada wartawan, Jumat (19/8).

Ace mengatakan, KIB justru terbuka dengan partai lain yang mau bergabung termasuk PDIP. Namun, dia enggan mengomentari keputusan PDIP bergabung KIB lantaran urusan tersebut merupakan wilayah internal partai berlogo banteng.

"Sebagai koalisi kami sangat terbuka untuk menerima partai lain untuk bergabung di dalam KIB," ujarnya.

Baca Juga

KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

KIB, kata Ace, sudah melakukan berbagai langkah konkret menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya uji publik atas visi dan misi KIB yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2022 lalu di Surabaya.

"Jadi, Kami sudah mempunyai arah yang jelas tentang program yang akan diperjuangkan oleh KIB," imbuhnya

Ace melanjutkan, jika PDIP bergabung ke KIB, maka posisinya tetap setara dengan semua partai lainnya. Pasalnya, KIB terbentuk karena kesamaan gagasan, visi dan misi sehingga tidak ada yang merasa dominan.

"Semua didasarkan kepada kesamaan gagasan, semangat yang menyatukan kita kan semangat, gagasan, visi dan misi. Jadi, tidak ada yang dominan dan mendominasi karena semua akan dibicarakan bersama sama di dalam forum para ketum," tutup Ace. (Pon)

Baca Juga

KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

#Koalisi Indonesia Bersatu #Partai Golkar #DPP Partai Golkar #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan