KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kanan). (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu yang didukung tiga partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), secara resmi mendaftar ke KPU sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, KIB bertekad untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Baca Juga:

Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

"Kami (KIB) memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, karena dengan stabilitas politik maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya, pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya yaitu di bulan Februari 2024," kata Airlangga di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Tiga ketua umum DPP partai tersebut, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, bersama-sama hadir di KPU mengantarkan jajaran pengurus partai masing-masing mendaftar sebagai calon peserta Pemilu.

"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia," tambah Airlangga.

KIB juga mendorong Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur dan adil, demokratis, serta tidak menggunakan isu-isu yang hanya memecah belah bangsa.

Selain itu, pendaftaran bersama tiga partai KIB tak hanya membuktikan bahwa koalisi itu solid, melainkan juga menunjukkan pentingnya semangat persatuan yang dikedepankan KIB.

Baca Juga:

KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Koalisi tiga partai tersebut akan konsisten memperjuangkan politik kebangsaan dan politik gagasan, sekaligus menolak politik identitas.

Airlangga menambahkan pihaknya, selaku Partai Golkar, mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran Pemilu 2024 yang pengajuannya telah direvisi oleh KPU RI.

"Partai Golkar mendorong Pemerintah agar segera merealisasikan anggaran yang dibutuhkan agar semua tahapan, program, dan agenda yang telah tersusun oleh penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal," imbuhnya.

Selain itu, terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dia mengatakan sistem tersebut menjadi tolak ukur modernisasi penyelenggaraan peserta pemilu, dimana semua persyaratan calon peserta dapat diakses melalui sistem informasi itu. Asas transparansi dan akuntabel peserta pemilu dapat dilihat di Sipol, katanya.

"KIB mengajak seluruh masyarakat untuk optimistis menghadapi Pemilu 2024. Masyarakat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan semua pihak memastikan pemilu mengadopsi prinsip-prinsip good governance," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU #Partai Golkar #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PAN #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Bahlil juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Lifestyle
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Partai Golkar menegaskan, bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Pernyataan ini juga merespons perdebatan pubik, mengenai anggota DPR nonaktif yang masih menerima gaji.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Bagikan