Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 10 Agustus 2022
KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kanan). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu yang didukung tiga partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), secara resmi mendaftar ke KPU sebagai parpol calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, KIB bertekad untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Baca Juga:

Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

"Kami (KIB) memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, karena dengan stabilitas politik maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya, pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya yaitu di bulan Februari 2024," kata Airlangga di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

Tiga ketua umum DPP partai tersebut, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, bersama-sama hadir di KPU mengantarkan jajaran pengurus partai masing-masing mendaftar sebagai calon peserta Pemilu.

"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia," tambah Airlangga.

KIB juga mendorong Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur dan adil, demokratis, serta tidak menggunakan isu-isu yang hanya memecah belah bangsa.

Selain itu, pendaftaran bersama tiga partai KIB tak hanya membuktikan bahwa koalisi itu solid, melainkan juga menunjukkan pentingnya semangat persatuan yang dikedepankan KIB.

Baca Juga:

KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Koalisi tiga partai tersebut akan konsisten memperjuangkan politik kebangsaan dan politik gagasan, sekaligus menolak politik identitas.

Airlangga menambahkan pihaknya, selaku Partai Golkar, mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran Pemilu 2024 yang pengajuannya telah direvisi oleh KPU RI.

"Partai Golkar mendorong Pemerintah agar segera merealisasikan anggaran yang dibutuhkan agar semua tahapan, program, dan agenda yang telah tersusun oleh penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal," imbuhnya.

Selain itu, terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dia mengatakan sistem tersebut menjadi tolak ukur modernisasi penyelenggaraan peserta pemilu, dimana semua persyaratan calon peserta dapat diakses melalui sistem informasi itu. Asas transparansi dan akuntabel peserta pemilu dapat dilihat di Sipol, katanya.

"KIB mengajak seluruh masyarakat untuk optimistis menghadapi Pemilu 2024. Masyarakat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan semua pihak memastikan pemilu mengadopsi prinsip-prinsip good governance," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB

#Pemilu #Pemilu 2024 #KPU #Partai Golkar #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PAN #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Bagikan