Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 10 Agustus 2022
Marching Band hingga Reog Iringi Rombongan 3 Parpol KIB ke KPU

Simpatisan parpol Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memadati gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/8). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (10/8).

Tiga ketum parpol KIB yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Suharso Monoarfa datang secara bersamaan sekitar pukul 10.10 WIB.

Baca Juga

KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Dalam kesempatan itu, Airlangga didampingi Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan beberapa petinggi Golkar lainnya. Sementara, Suharso didampingi Wakil Ketua Umum Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Arsul Sani serta kader lainnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat berjalan kaki untuk daftar bareng sebagai peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). ANTARA/Syaiful Hakim.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang tergabung dalam partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat berjalan kaki untuk daftar bareng sebagai peserta Pemilu 2024 ke Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). ANTARA/Syaiful Hakim.

Zulhas didampingi Wakil Sekretaris Jenderal PAN Irvan Herman, serta pengurus lainnya.

Ketiga Menteri itu diantar kader pendukungnya masing-masing hingga memenuhi badan jalan. Iring-iringan marching band dan reog Ponorogo dan marawis turut memeriahkan kedatangan Airlangga, Zulhas dan Suharso ke KPU.

Baca Juga

15 Parpol Belum Daftar Pemilu 2024

Bahkan, mereka tampak melantunkan salawat dan lagu-lagu perjuangan untuk menggelorakan semangat. Kader terlihat mengenakan seragam partai masing-masing.

Selain itu, atribut bendera partai juga menjadi pelengkap. Terlihat juga bendera partai dipegang oleh salah satu kader masing-masing partai.

Simpatisan parpol Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memadati gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/8). Foto: MP/Kanu

Hal tersebut menyebabkan sedikit kemacetan di jalan tersebut. Imbasnya, kendaraan yang akan melintas tersendat. Selain itu terdengar klakson dari kendaraan saling bersahutan.

Namun, di lokasi beberapa petugas kepolisian sigap mengamankan lalu lintas sehingga kemacetan bisa terurai. (Knu)

Baca Juga

3 Ketum Parpol Koalisi Jokowi Bakal Datangi KPU Hari Ini

#Komisi Pemilihan Umum #KPU #Partai Golkar #Partai Amanat Nasional #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Tahapan Pemilu #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan