KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Agustus 2022
KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani. Foto: Oji/Man/DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar Pilpres 2024 tidak hanya diikuti dua orang pasangan calon.

“KIB itu pertama memang kami juga ingin mendorong pilpres itu sebisa mungkin tidak diikuti oleh dua pasang calon," kata Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani di Jakarta, Selasa (9/8).

Baca Juga

Daftar ke KPU Bersama Jadi Bukti Solidnya KIB

Menurut Arsul, hal tersebut untuk menghindari pergolakan politik saat dan setelah pesta demokrasi lima tahunan dilakukan.

"Karena kita sekali lagi sudah belajar dari dua pilpres terakhir kalau dua pasang calon maka pengelolaan politik identitasnya sangat sulit sekali,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Meski belum diputuskan siapa capres dan cawapres dari KIB, kata Asrul, jika Gerindra dan PKB berkoalisi dan mengusung capres pada 2024, maka KIB kemungkinan besar bakal menambah capres dan cawapres yang ada.

“Kalau katakanlah nanti Gerindra berkoalisi dengan PKB. Kemudian kami ada KIB itu pasti akan ada satu lagi (calon), jadi itu harapan itu Inshaallah akan terpenuhi,” ujarnya.

Baca Juga

Elite PAN Bocorkan Parpol di KIB Bakal Bertambah

Diketahui, berdasarkan syarat ambang batas pencalonan presiden, hanya PDIP yang pada pemilu 2024, bisa mengusung langsung capres tanpa harus berkoalisi parpol manapun. Meski begitu PDIP belum memutuskan mengenai ini.

Sementara Partai Gerindra semakin mesra dengan PKB, terlihat dari komunikasi politik kedua partai dan pendaftaran bersama ke KPU Senin kemarin.

Adapun PPP, Golkar dan PAN yang tergabung dalam KIB, rencana mendaftar bersama ke KPU RI pada Selasa (9/8) besok. (Pon)

Baca Juga

Partai Koalisi KIB Kompak Daftar Pemilu ke KPU Pekan Depan

#Pilpres #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Partai Politik #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan