Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah resmi merevisi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) melalui perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Aturan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi kebijakan tersebut bertujuan mengoptimalkan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tujuan utamanya adalah mendorong pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam,

kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Selain memperkuat pembiayaan pembangunan nasional, kebijakan baru DHE SDA juga diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja ekspor, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Pemerintah menilai optimalisasi penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika ekonomi global.

Baca juga:

Dukung Kebijakan DHE SDA, Legislator: Masukan Investor Tetap Perlu Didengar

Eksportir SDA Wajib Tempatkan 100 Persen DHE di Dalam Negeri

Dalam aturan terbaru, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Khusus sektor migas, eksportir diwajibkan menempatkan minimal 30 persen DHE selama tiga bulan. Sementara itu, untuk sektor nonmigas, seluruh DHE wajib ditempatkan di dalam negeri selama 12 bulan.

Repatriasi dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara,

ujar Airlangga.

Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap aturan konversi valuta asing ke rupiah. Jika sebelumnya konversi diwajibkan hingga 100 persen, kini eksportir hanya diwajibkan melakukan konversi maksimal 50 persen.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi eksportir dalam mengelola kebutuhan likuiditas usaha mereka.

Revisi aturan DHE SDA turut memperluas pengecualian bagi eksportir yang menempatkan DHE di bank non-Himbara, khususnya bagi pelaku usaha dari negara yang telah memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau nota kesepahaman dengan Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, eksportir sektor pertambangan dari negara mitra diperbolehkan menempatkan DHE sebesar 30 persen selama minimal tiga bulan di bank non-Himbara.

Baca juga:

Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, BUMN Jadi Pengekspor Tunggal

Pemerintah Beri Insentif Pajak hingga 0 Persen

Sebagai bagian dari insentif kebijakan, pemerintah memberikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen atas penghasilan dari instrumen penempatan DHE SDA.

Besaran insentif tersebut akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana oleh eksportir.

Menurut Airlangga, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa nasional, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional, terutama program hilirisasi sumber daya alam. (Pon)

#Airlangga Hartarto #Ekspor #Sumber Daya Alam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Komoditas Ekspor Naik., Cadangan Devisa Cukup Buat 5,4 Bulan Impor
surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan realisasi pada triwulan II 2026. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2026 tetap mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 November 2026
Harga Komoditas Ekspor Naik., Cadangan Devisa Cukup Buat 5,4 Bulan Impor
Indonesia
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Mineral kritis merupakan salah satu isu utama dalam perundingan dagang antara Indonesia dan AS dan yang paling diinginkan AS adalah sumber mineral kritis milik Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Ekspor SDA Satu Pintu Bakal Pengaruhi Investor, Pemerintah Perlu Redakan Kekhawatiran Pengusaha
Indonesia
Aturan Deforestasi Diberlakukan 30 Desember 2026, Eksportir Diminta Bersiap
Adapun komoditas ekspor yang dimaksud mencakup minyak kelapa sawit (CPO), kopi, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Aturan Deforestasi Diberlakukan 30 Desember 2026, Eksportir Diminta Bersiap
Dunia
ASEAN Deklarasi Sebagai Hub Mineral Kritis Berkelanjutan
ASEAN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara mitra, organisasi internasional, lembaga keuangan, dan pelaku industri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
ASEAN Deklarasi Sebagai Hub Mineral Kritis Berkelanjutan
Indonesia
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Ekspor Satu Pintu dan RSPO Bakal Perkuat Kepercayaan Pasar Global Kelapa Sawit Indonesia
Ekspor satu pintu DSI diharapkan mengamankan tata kelola ekspornya. Penggabungan antara kepatuhan berkelanjutan dan kelancaran ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 November 2026
Ekspor Satu Pintu dan RSPO Bakal Perkuat Kepercayaan Pasar Global Kelapa Sawit Indonesia
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Bagikan