Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 05 Januari 2022
Golkar Ingin Duetkan Anies-Ahmed Zaki pada Pilkada DKI 2024

upati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Foto: Humas Pemkab Tangerang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta akan digelar pada 2024. Namun, aroma persaingan antar parpol mengusung calon semakin memanas.

Sekretaris DPD Golkar DKI, Basri Baco menuturkan, pihaknya memilih Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar sebagai calon gubernur (cagub) DKI.

Baca Juga

Golkar Pilih Bupati Tangerang di Pilkada DKI 2024

Lanjut Basri, Golkar DKI akan menduetkan Zaki dengan Anies Baswedan. Hal ini direncanakan jika Anies memilih tidak maju di Pilpres 2024 dan memutuskan kembali mencalonkan diri sebagai calon orang nomor satu di ibu kota.

"Kalau pak Anies tidak maju Pilpres dan maju lagi di Pilgub DKI. Kami juga harap pak Anies bisa tandem atau satu paket dengan Ahmed Zaki Iskandar," ujar Basri di Jakarta, Rabu (5/1).

Guna mewujudkan hal itu, ucap Baco, Golkar kini tengah menyusun program kerja untuk menyosialisasikan Bupati Tangerang itu kepada warga Jakarta.

Dengan demikian, kata Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta ini, diharapkan Ahmed Zaki bisa mengimbangi elektabilitas Anies dan menyaingi popularitas Cagub DKI lainnya.

"Kami yakin beliau bisa diterima rakyat Jakarta. Karena apa? Secara kapasitas beliau paham kondisi Jakarta," kata Baco.

Baca Juga

DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan

Tapi, kalau Anies memilih maju menjadi Calon Presiden (Capres), Golkar DKI akan tetap kekeh mendorong Ahmed Zaki untuk ikut dalam Pilkada DKI 2024.

Saat ini pun Golkar DKI sedang menyusun brbagai program untuk mengenalkan sosok Ahmed Zaki kepada warga DKI.

"Ketua Golkar DKI ini menurut hemat kami paling pas untuk menggantikan pak Anies dengan asumsi pak Anies maju Pilpres," ucapnya. (Asp)

Baca Juga

PAN Ingatkan Tito Jangan Tunjuk Plt Kepala Daerah dari Unsur TNI-Polri

#Anies Baswedan #Ahmed Zaki Iskandar #Pilkada Dki #Pilkada 2024 #Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024 #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan