Andika Pratama
MerahPutih.com - DPD Golkar DKI tak setuju dengan peryataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik yang munculkan nama Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 mendatang.
Sekretaris DPD Golkar DKI, Basri Baco menuturkan, pihaknya lebih memilih mendorong Ahmed Zaki Iskandar ketimbang mengusung Airin untuk ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI. Mengingat juga Ahmed Zaki kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar DKI.
Baca Juga
"Golkar DKI masih bulat akan mengusung atau mengajukan Ketua DPD Golkar DKI yang saat ini Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar," kata Baco di Jakarta, Rabu (5/1).
Partai berlambang pohon beringin itu sudah mantap untuk mencalonkan Ahmed Zaki maju dalam kontestasi estafet jabatan Anies Baswedan nanti.
"Ini sudah bulat dan belum ada wacana lain. Kalau ada pihak lain yang mau mengajukan siapa saja, ya bebas saja," jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, bahwa Airin dinilai masih minim pengalaman dibandingkan dengan Ahmed Zaki. Meski Airin merupakan kader Golkar yang sudah dua periode menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan.
"Tidak ada waktu bagi Jakarta untuk punya gubernur yang tidak punya pengalaman dan Ketua Golkar DKI menurut hemat kami yang paling pas menggantikan pak Anies," paparnya.
Baca Juga
Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah
Berbagai program untuk mengenalkan sosok Ahmed Zaki kepada warga Jakarta pun kini sedang disusun Golkar. Menurutnya, dua tahun jelang Pilgub DKI dinilai sudah cukup bagi Golkar untuk memperkenalkan sosok Zaki.
"Waktunya masih panjang, program sosialisasi branding untuk Zaki kepada masyarakat Jakarta akan kami mulai Maret-April 2022," kata Baco.
Tak hanya itu, penjajakan dengan partai lain juga sudah mulai dilakukan Golkar DKI. Golkar akan menggandeng partai yang punya senyawa menghadirkan pasangan gubernur yang punya pengalaman.
"Jangan sampai DKI yang sudah bagus dipimpin pak Anies harus dipimpin yang tidak punya pengalaman. Nanti kemunduran lagi," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
DPR Ingatkan 272 Plt Kepala Daerah Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
