Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat membuka opsi untuk menjadikan Perwira TNI/Polri aktif sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Tercatat, mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Kaji Secara Mendalam TNI/Polri Aktif Jadi Plt Kepala Daerah

Opsi penunjukan perwira TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah tersebut sejalan dengan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak menunjuk atau memilih perwira aktif TNI/Polri menjadi penjabat (Pj) pelaksana tugas (plt), pelaksana harian (plh) kepala daerah.

"Opsi penunjukan Pj kepala daerah dari TNI/Polri harus dikaji secara mendalam," tegas Anwar Hafid yang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/9).

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan pj kepala daerah sudah diatur dalam Pasal Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam Undang-Undang Pilkada, kata Anwar Hafid, juga diatur bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon satu.

Sementara untuk posisi bupati dan wali kota diisi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon dua.

Sementara, TNI/Polri tidak masuk dalam kategori ASN, sehingga jika mereka ditunjuk sebagai Plt kepala daerah justru nantinya dapat memunculkan atau menghidupkan kembali dwi fungsi TNI/Polri.

"Sudah ada aturannya di Undang-Undang Pilkada, kami mengingatkan Kemendagri sebagainya dalam melakukan penunjukan Pj/Plt kepala daerah sebaiknya berasal dari pejabat sipil yang memenuhi syarat," tegas Anwar Hafid.

Mantan Bupati Morowali ini menyebut, jika keterbatasan pejabat di lingkungan Kemendagri untuk mengisi pos Pj kepala daerah, Kemendagri bisa mengajukan atau meminta pejabat dari kementerian lain.

Misalnya pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RB.

Opsi penunjukan Pj kepala daerah juga bisa diambil dari pejabat daerah seperti Sekretaris Daerah yang memang sudah mengetahui dengan baik daerah bersangkutan.

"Catatan kami, sebaiknya hindari penunjukan perwira TNI/Polri, kecuali mereka sudah beralih tugas menjadi pejabat Kemendagri seperti dulu pernah dilakukan," sambung Ketua DPD Demokrat Sulteng itu.

Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, berpendapat belum ada urgensi untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri sebagai kepala daerah. Meski dengan alasan keamanan.

Ia menilai setiap daerah memiliki satuan keamanan, seperti kepolisian daerah atau polda dan komando daerah militer atau kodam, yang bertugas menjaga urusan pertahanan dan keamanan di wilayah bersangkutan.

Hingga saat ini juga tidak ada alasan kemendesakan yang mengharuskan pemerintah memilih pj kepala daerah dari TNI/Polri.

Terlebih urusan keamanan bukan tugas penjabat kepala daerah dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam urusan teknis pemerintahan.

"Mereka tidak memiliki pengalaman kerja di birokrasi yang secara kultur berbeda dengan TNI," tegas Arya Fernandes. (Knu)

Baca Juga

Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI