Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Jokowi mendapatkan tekanan dari publik untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Tetapi, tindakan ini dianggap inkonstitusional oleh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo.
Firman meminta semua pihak untuk memahami proses bernegara sesuai konstitusi, sehingga tidak benar apabila Presiden didesak pihak tertentu untuk mengeluarkan Perppu KPK.
Baca Juga
"Bernegara itu kan punya aturan, yaitu aturan hukum, lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara," ujarnya di Jakarta, Minggu (13/10)
Dirinya menilai masyarakat tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan yang di luar sistem karena proses penyusunan maupun mengubah UU ada jalur konstitusional yang harus dilakukan.
Menurutnya, kalau penekanan-penekanan tersebut dituruti maka akan menjadi parlemen jalanan, karena itu koridor konstitusi itu adalah menggugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi.
Firman mengatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu itu tidak dibenarkan dalam konstitusi karena revisi UU KPK itu merupakan bagian dari proses bernegara yang diatur dalam UU.
Baca Juga
Soal Perppu, KPK Serahkan ke Presiden Jokowi
"Kalau semuanya kemudian diobrak-abrik dengan cara tekanan-tekanan demo-demo begini, ya tentunya tidak tepat, ini akan merusak sistem demokrasi kita," tegasnya
Mantan anggota Badan Legislasi DPR RI itu menilai tekanan terhadap Presiden adalah melanggar UU, karena itu langkah yang tepat adalah mengajukan gugatan ke MK.
Dia mempersilahkan masyarakat mengajukan gugatan ke MK karena setelah 30 hari UU KPK hasil revisi disahkan, maka otomatis menjadi UU.
Baca Juga
PKS Nilai Tak Elok Jika Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK
"Nanti ketika sudah 30 hari, otomatis jadi UU maka silakan menggugat (ke MK). Presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan UU ini direvisi kan ada masukan-masukan dari rakyat," ujarnya dilansir Antara
Selain itu Firman juga menjelaskan fungsi terkait penyadapan yang diatur dalam UU KPK yang baru, harus mendapatkan izin dari dewan pengawas, hal itu agar fungsi penyadapan KPK tidak dijadikan alat politik. (*)
