Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sepenuhnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK hasil revisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, penerbitan Perppu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Kalau soal Perppu kita serahkan saja pada presiden, karena itukan domain dari presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (10/10).
Baca Juga
Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini menunggu sikap tegas Jokowi. Apalagi, sejumlah partai politik menolak adanya penerbitan Perppu. Putusan Jokowi diharap berpihak pada suara rakyat.
“Karena menerbitkan tidak menerbitkan Perppu itu merupakan otoritas dari presiden,” ujar Febri.
Baca Juga
Eks Ketua MK Pastikan Jokowi Aman dari Pemakzulan Perppu KPK
Febri mengatakan ada banyak peraturan internal KPK yang berubah akibat Undang-Undang baru tersebut. Bahkan, kata Febri, setengah aturan internal KPK berubah drastis.
Komisi Antikorupsi bersikeras menyebut UU baru melemahkan. Namun, KPK taat dan akan menjalankan UU baru tersebut.
Baca Juga
“Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan gampang, meskipin kita tidak bisa menghindari resiko kerusakan-kerusakan atau pelemahan yang terjadi di KPK akibat dari revisi UU itu,” tandasnya. (Pon)
