Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 06 Oktober 2019
Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Anggota DPR berfoto bersama usai Sidang Paripurna terakhir DPR periode 2014-2019. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim menyebut Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi sedang meninjau argumen yang ada sehingga nanti akan memutuskan apakah mengeluarkan Perppu atau tidak.

Baca Juga:

Jokowi Disarankan Keluarkan Perppu Penangguhan UU KPK, Ini Keuntungannya

"Belum ada satu konklusi," kata Ifdhal kepada wartawan saat acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)
Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi saat itu hanya ingin mengetahui apakah memang ada kelemahan dalam UU KPK yang telah direvisi itu.

"Tapi ternyata dalam pertemuan itu partai lebih mendorong untuk tidak mengeluarkan Perppu karena menganggap ini baru dikeluarkan," kata Ifdhal.

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi ingin mengetahui apakah partai politik juga melihat bahwa UU KPK hasil revisi itu memiliki kelemahan.

Baca Juga:

"Dan kita tahu proses pembuatan UU itu dua-duanya (DPR dan pemerintah) terlibat," kata mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menggelar demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa menolak diterbitkannya Perppu KPK. (ANTARA/Andi Firdaus)
Ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menggelar demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa menolak diterbitkannya Perppu KPK. (ANTARA/Andi Firdaus)

Jokowi memang sempat bertemu dengan 41 tokoh masyarakat yang meliputi agamawan, budayawan, hingga pakar hukum pada Kamis (26/9), bulan lalu. Mereka menyarankan agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dan meyakinkan Presiden Jokowi memiliki landasan legal untuk mengeluarkan Perppu.

Sementara itu, Jokowi juga mengundang pimpinan partai koalisi pendukungnya yang ada di parlemen pada 30 September 2019. Seluruh parpol koalisi sepakat bahwa Jokowi tak perlu mengeluarkan Perppu KPK. (Knu)

Baca Juga:

Ancaman Pemakzulan karena Jokowi Keluarkan Perppu Dinilai Tak Nyambung

#Perppu #Presiden Jokowi #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Pulang ke Solo, Jokowi Akan Dilibatkan dalam Kegiatan Kampung oleh Pengurus RT/RW Setempat
Jokowi diharapkan kembali berbaur dengan masyarakat di wilayah setempat.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Oktober 2024
Pulang ke Solo, Jokowi Akan Dilibatkan dalam Kegiatan Kampung oleh Pengurus RT/RW Setempat
Indonesia
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo setelah purnatugas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 Oktober 2024
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Indonesia
Hari Kerja Terakhir di Istana Negara, Jokowi Bicarakan Proses Transisi Pemerintahan
Jokowi juga menggelar makan siang terakhir bersama jajaran menteri kabinet kerja
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Oktober 2024
Hari Kerja Terakhir di Istana Negara, Jokowi Bicarakan Proses Transisi Pemerintahan
Lifestyle
Mitos Seputar Pohon Pulai yang Ditanam di Istana Negara oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo menanam pohon pulai di perkarangan Istana Negara Jakarta pada Kamis (17/10) atau sebelum berakhirnya masa jabatan.
Frengky Aruan - Jumat, 18 Oktober 2024
Mitos Seputar Pohon Pulai yang Ditanam di Istana Negara oleh Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marah karena Prabowo Tiba-tiba Pilih Anies Jadi Wapres
Dalam narasinya disebutkan Jokowi marah karena Prabowo diam-diam memilih mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Jumat, 18 Oktober 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marah karena Prabowo Tiba-tiba Pilih Anies Jadi Wapres
Bagikan