Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 Januari 2022
Golkar Cari Pasangan Airlangga Dongkrak Elektabilitas

Golkar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Golkar mendukung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto untuk maju Pilpres 2024. Tetapi, Golkar tengah mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Airlangga sebagai Cawapres.

Ketua DPP Golkar Dave Laksono menyebut, partainya sudah mengantongi sejumlah nama cawapres untuk mendampingi Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

"Ada sejumlah nama tapi belum diputuskan, jadi kita masih menunggu proses ini berlaku," kata Dave kepada wartawan di DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (23/1).

Dave yang juga politikus muda ini enggan menyebut sejumlah nama yang dimaksud itu. Saat ini, partai masih melakukan pencocokan dengan visi misi sambil menunggu jadwal Pilpres diputuskan.

"Kan proses pemilu juga baru mulai bulan April ya kalau nggak salah. Jadi sembari menunggu, sembari melihat kecocokan visi-misinya menjelang 2024 nanti," kata Dave yang merupakan anak tokoh Golkar, Agung Laksono ini.

Partai Golkar akan mengerahkan Kosgoro 1957, salah satu organisasi sayap, untuk mempromosikan Airlangga yang juga Menkoperekonomian itu sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Hingga saat ini, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu, berdasarkan survei aneka lembaga, memang masih belum menggembirakan.

"Itu sudah bagian dari kerja Kosgoro, terus mensosialisasikan dan membentuk relawan-relawan di masing-masing daerah. Jadi, tidak hanya menggunakan struktural partai, tapi juga menggunakan jaringan-jaringan di luar partai yang terbentuk secara organik," ujar Dave yang sekaligus Ketua Kosgoro 1957 ini.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat basis suara Golkar dan Airlangga dapat dikenal oleh masyarakat akar rumput. Menurutnya, walaupun Pemilu masih lama, namun kerja-kerja meningkatkan elektabilitas Airlangga dan Golkar harus dilakukan sejak awal.

"Ketika nanti masuk pemilu, kita sudah siap secara infrastruktur, kader kita masuk ke pemilu dengan keyakinan full," jelas Dave yang juga anggota Komisi 1 DPR ini. (Knu)

Baca Juga:

Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

#Airlangga Hartarto #Pemilu #Partai Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan