Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Januari 2022
Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Sherpa Track-Finance Track G20: Working Lunch di Jakarta, Rabu (15/12). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) menyoroti hasil sejumlah lembaga survei terkait elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. GMPG menilai, rendahnya elektabilitas Airlangga bisa berdampak pada citra Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menuturkan, kritik GMPG soal jebloknya elektabilitas Airlangga harus menjadi atensi. Sebab, hal ini diyakini bakal berdampak terhadap citra partai berlogo partai beringin ini di Pemilu mendatang.

Baca Juga

Tinjau Operasi Pasar di Surabaya, Menko Airlangga Dicurhati Pedagang

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/1).

Pernyataan senada disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin.

Menurut Usni, kenyataan ini harus jadi konsern Golkar lantaran pendekatan yang dilakukan untuk mengerek tingkat keterpilihan Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum memubahkan hasil.

"Apa yang disampaikan GMPG itu, kan, sesuai dengan hasil survei sejumlah lembaga, capaian Partai Golkar, dan pengalaman yang mereka rasakan selama ini. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Para elite Partai Golkar harusnya mulai mereformulasi strateginya jika memang ingin mengusung kadernya sebagai capres," tuturnya.

Menurutnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan Partai Golkar. Mengganti capres ataupun mengubah pendekatan dalam meraih simpati publik.

"Jika terus memaksakan seperti ini ya Partai Golkar akan kembali mengulang pengalaman dua pilpres (pemilihan presiden) sebelumnya," tegasnya. Partai Golkar tidak mengusung capres pada Pilpres 2014 dan 2019.

Baca Juga

Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Sebelumnya, Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab menyebut, elektabilitas Airlangga memprihatinkan. Pangkalnya, tingkat keterpilihannya hanya 0,8 [erseb berdasarkan hasil survei Voxpol Center dan versi riset Indikator Politik Indonesia 0,2%.

Dia menambahkan, capaian tersebut berdampak sistematik terhadap reputasi Golkar. Padahal, pengurus dan kader di DPR sudah menebah baliho Airlangga di sejumlah daerah.

"Ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan. Jika ada kenaikan, maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kredibilitasnya," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Apalagi, imbuh Sirajuddin, perolehan kursi di DPR berkurang 6 saat dipimpin Airlangga. Sekarang, Golkar hanya memiliki 85 kursi; sedangkan sebelumnya, yang merupakan hasil Pemilu 2014, berhasil meraih 91 kursi.

Oleh karena itu, dia beranggapan, Airlangga tidak maksimal dalam "memanaskan" mesin partai. Pun demikian dengan pembagian kerja bidang-bidang, banyak penempatan kader yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Ini mengakibatkan absennya penyelenggaraan program kerakyatan Partai Golkar di masyarakat. Padahal, itu merupakan bagian langkah memperbaiki citra partai di mata publik," tutup Sirajuddin. (Pon)

Baca Juga

Airlangga-Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup Semalam, Bahas Apa?

#Airlangga Hartarto #Partai Golkar #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Airlangga Sebut Indonesia Tujuan Investasi, Buktinya AS sudah Tertarik
Berdasarkan data nasional, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai USD 26,4 miliar, sedangkan impor berada pada kisaran USD 12 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Airlangga Sebut Indonesia Tujuan Investasi, Buktinya AS sudah Tertarik
Indonesia
Pembahasan Tarif Ekspor ke AS Belum Rampung, Airlangga Ingin Beberapa Komoditas Nol Persen
Sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi di AS dipastikan akan mendapatkan pembebasan tarif masuk seperti minyak kelapa sawit mentah
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pembahasan Tarif Ekspor ke AS Belum Rampung, Airlangga Ingin Beberapa Komoditas Nol Persen
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Bagikan