Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Januari 2022
 Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar mulai goyang. Politisi senior Golkar, Erwin Ricardo Silalahi menilai sosok Menko Perekonomian tersebut sudah tidak memiliki kepercayaan publik khususnya di internal partai.

Oleh karena itu, Erwin mendesak para elite Golkar segera memutuskan pergantian ketua umum di partai berlambang beringin tersebut.

Baca Juga

Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung

"Ibarat bangunan, Airlangga ini bangunan yang mangkrak, susah untuk direnovasi, satu satunya jalan ya dirobohkan," kata Erwin kepada wartawan, Selasa (11/1).

Bahkan, Erwin juga tak habis pikir dengan elektabilitas Airlangga yang masih terus berkutat di angka nol koma sekian. Bahkan, masih jauh di bawah kader Golkar selevel Dedi Mulyadi.

"Bayangkan saja, Dia sebagai Menteri, sebagai ketua umum, sudah tebar program dan baliho dimana-mana, tetap saja elektabilitasnya tidak naik. Bahkan kalah dengan Dedy Mulyadi. Kalau tetap dipertahankan, percayalah, Golkar bakal jeblok di 2024," imbuhnya.

Untuk mengganti posisi Airlangga menurut Erwin, DPP Golkar bisa saja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), atau bisa juga dengan menggelar Pleno yang diperluas.

Karena, kata Erwin, kondisi ini sama persis ketika Airlangga diangkat menjadi Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. Terjadi kondisi mendesak saat itu.

"Saya pikir ini sama kondisinya juga mendesak, karena kader Golkar khususnya di daerah-daerah yang juga resah dengan kondisi Airlangga saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto. Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres) 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengakui memang Dedi Mulyadi sudah intens melakukan publikasi di media sosialnya dengan terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga tidak ada sekat antara masyarakat dengan Dedi Mulyadi.

"Kalau saya melihat Dedi Mulyadi di Top Of Mind itu tinggi ya kita semua tahu dia publikasi di media sosial cukup bagus, dan masyarakat senang dengan gaya yang dilakoni oleh Dedi Mulyadi dengan merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak ada jarak antara dia dan masyarakat siapaun itu sampai itu sampai di lapis bawah," ujar Mekeng.

Baca Juga

Survei PSI: Masyarakat Pilih Airlangga Hartarto jika Pilpres Digelar Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, hal tersebut yang membuat Dedi Mulyadi meraih simpati dari masyarakat. Mekeng pun teringat dengan gaya Dedi Mulyadi mirip seperti Joko Widodo (Jokowi) di 2014 silam yang ingin menjadi calon Presiden RI.

"Jadi ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat yakni pemimpin seperti Pak Jokowi muncul waktu 2014 kan modelnya seperti itu, nah dan Dedi Mulyadi juga modelnya seperti itu," katanya.

Karena itu, Mekeng berpesan kepada ketua umumnya Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya. Sebab dia meyakini Indikator Politik Indonesia adalah lembaga yang kredibel dan tidak bisa dibayar hanya karena pesanan tertentu.

"Jadi orang-orang di bawahnya Dedi enggak boleh kebakaran jenggot karena ini realita dan saya yakin Burhanuddin Muhtadi tidak bisa dibayar dengan model-model begitu," ungkapnya.

Adapun temuan Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan 'Top Of Mind Pilihan Presiden'. Di survei tersebut Indikator mengajukan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres dipilih saat ini.

Hasil survei tersebut menempati yang urutan pertama adalah nama Joko Widodo (Jokowi) dengan persentase 20,8 persen. Namun yang menarik ada nama kader Partai Golkar Dedi Mulyadi yang dipilih responden. Dia menempati urutan ke-9 dengan persentase 1.0 persen.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada diposisi ke-29 dengan persentase dipilih responden sebesar 0,1 persen.

Hasil ini diperoleh Indikator Politik Indonesia dari survei yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan metode multistage random sampling pada 6-11 Desember 2021.

Melibatkan sebanyak 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur

Ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Pon)

Baca Juga

Kalah Sama Dedi Mulyadi, Airlangga Harus Banyak Turun ke Bawah

#Airlangga Hartarto #Pemilu #Pilpres #Partai Politik #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Bagikan