Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 Januari 2022
 Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar mulai goyang. Politisi senior Golkar, Erwin Ricardo Silalahi menilai sosok Menko Perekonomian tersebut sudah tidak memiliki kepercayaan publik khususnya di internal partai.

Oleh karena itu, Erwin mendesak para elite Golkar segera memutuskan pergantian ketua umum di partai berlambang beringin tersebut.

Baca Juga

Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung

"Ibarat bangunan, Airlangga ini bangunan yang mangkrak, susah untuk direnovasi, satu satunya jalan ya dirobohkan," kata Erwin kepada wartawan, Selasa (11/1).

Bahkan, Erwin juga tak habis pikir dengan elektabilitas Airlangga yang masih terus berkutat di angka nol koma sekian. Bahkan, masih jauh di bawah kader Golkar selevel Dedi Mulyadi.

"Bayangkan saja, Dia sebagai Menteri, sebagai ketua umum, sudah tebar program dan baliho dimana-mana, tetap saja elektabilitasnya tidak naik. Bahkan kalah dengan Dedy Mulyadi. Kalau tetap dipertahankan, percayalah, Golkar bakal jeblok di 2024," imbuhnya.

Untuk mengganti posisi Airlangga menurut Erwin, DPP Golkar bisa saja menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), atau bisa juga dengan menggelar Pleno yang diperluas.

Karena, kata Erwin, kondisi ini sama persis ketika Airlangga diangkat menjadi Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. Terjadi kondisi mendesak saat itu.

"Saya pikir ini sama kondisinya juga mendesak, karena kader Golkar khususnya di daerah-daerah yang juga resah dengan kondisi Airlangga saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto. Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres) 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengakui memang Dedi Mulyadi sudah intens melakukan publikasi di media sosialnya dengan terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga tidak ada sekat antara masyarakat dengan Dedi Mulyadi.

"Kalau saya melihat Dedi Mulyadi di Top Of Mind itu tinggi ya kita semua tahu dia publikasi di media sosial cukup bagus, dan masyarakat senang dengan gaya yang dilakoni oleh Dedi Mulyadi dengan merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak ada jarak antara dia dan masyarakat siapaun itu sampai itu sampai di lapis bawah," ujar Mekeng.

Baca Juga

Survei PSI: Masyarakat Pilih Airlangga Hartarto jika Pilpres Digelar Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, hal tersebut yang membuat Dedi Mulyadi meraih simpati dari masyarakat. Mekeng pun teringat dengan gaya Dedi Mulyadi mirip seperti Joko Widodo (Jokowi) di 2014 silam yang ingin menjadi calon Presiden RI.

"Jadi ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat yakni pemimpin seperti Pak Jokowi muncul waktu 2014 kan modelnya seperti itu, nah dan Dedi Mulyadi juga modelnya seperti itu," katanya.

Karena itu, Mekeng berpesan kepada ketua umumnya Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya. Sebab dia meyakini Indikator Politik Indonesia adalah lembaga yang kredibel dan tidak bisa dibayar hanya karena pesanan tertentu.

"Jadi orang-orang di bawahnya Dedi enggak boleh kebakaran jenggot karena ini realita dan saya yakin Burhanuddin Muhtadi tidak bisa dibayar dengan model-model begitu," ungkapnya.

Adapun temuan Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan 'Top Of Mind Pilihan Presiden'. Di survei tersebut Indikator mengajukan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres dipilih saat ini.

Hasil survei tersebut menempati yang urutan pertama adalah nama Joko Widodo (Jokowi) dengan persentase 20,8 persen. Namun yang menarik ada nama kader Partai Golkar Dedi Mulyadi yang dipilih responden. Dia menempati urutan ke-9 dengan persentase 1.0 persen.

Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada diposisi ke-29 dengan persentase dipilih responden sebesar 0,1 persen.

Hasil ini diperoleh Indikator Politik Indonesia dari survei yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan metode multistage random sampling pada 6-11 Desember 2021.

Melibatkan sebanyak 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur

Ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Pon)

Baca Juga

Kalah Sama Dedi Mulyadi, Airlangga Harus Banyak Turun ke Bawah

#Airlangga Hartarto #Pemilu #Pilpres #Partai Politik #Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Penerapan Work From Mall dilakukan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan dukungan Pemerintah daerah dan perusahaan teknologi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 Desember 2025
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Indonesia
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan gig economy.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan