Gerindra Sarankan PKS Mulai Lobi DPRD Biar Jatah Wagub DKI Aman

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 10 Juli 2019
Gerindra Sarankan PKS Mulai Lobi DPRD Biar Jatah Wagub DKI Aman

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni. (ANTARA News/Susylo Asmalyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni menyarankan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merangkul fraksi di DPRD agar datang dan memenuhi kourum saat rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Diketahui, Pansus pemilihan Wagub DKI telah memutuskan bahwa kehadiran peserta rapat paripurna pemilihan DKI 2 harus dihadiri oleh 50 persen plus 1 anggota DPRD DKI. Artinya anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang berjumlah 106 orang, harus hadir sebanyak 54 orang.

Baca Juga: Ada Dua Pilihan Aturan Wagub DKI Terpilih

"Kuorum itu, PKS harus juga melakukan lobi pada teman-teman supaya bisa kuorum, gitu," ujar Ghoni di Jakarta, Rabu (10/7).

Anies Baswedan memeluk Sandiaga Uno sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat (Foto: MP/Asropih)
Anies Baswedan memeluk Sandiaga Uno sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat (Foto: MP/Asropih)

Ghoni menilai, tak perlu ada imbauan ke anggota Gerindra untuk hadir, lantaran itu merupakan sebuah komitmen anggota DPRD untuk hadir.

Dan menurut dia, kedatangan saat rapat paripurna ialah hak anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih. "Ya enggaklah, kita kan sama PKS udah komitmen," tutur pria berdarah Betawi itu.

Baca Juga: PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengajak Partai Gerindra untuk datang dengan ikhlas ke rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies.

"Kami akan mengajak Gerindra. Gerindra kan mitra koalisi kami yang sudah menyerahkan secara terbuka. Mudah-mudahan dengan ikhlas ya," kata Suhaimi. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Bagikan