Gerindra Sarankan PKS Mulai Lobi DPRD Biar Jatah Wagub DKI Aman

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 10 Juli 2019
Gerindra Sarankan PKS Mulai Lobi DPRD Biar Jatah Wagub DKI Aman

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni. (ANTARA News/Susylo Asmalyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni menyarankan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merangkul fraksi di DPRD agar datang dan memenuhi kourum saat rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Diketahui, Pansus pemilihan Wagub DKI telah memutuskan bahwa kehadiran peserta rapat paripurna pemilihan DKI 2 harus dihadiri oleh 50 persen plus 1 anggota DPRD DKI. Artinya anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih yang berjumlah 106 orang, harus hadir sebanyak 54 orang.

Baca Juga: Ada Dua Pilihan Aturan Wagub DKI Terpilih

"Kuorum itu, PKS harus juga melakukan lobi pada teman-teman supaya bisa kuorum, gitu," ujar Ghoni di Jakarta, Rabu (10/7).

Anies Baswedan memeluk Sandiaga Uno sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat (Foto: MP/Asropih)
Anies Baswedan memeluk Sandiaga Uno sebelum meninggalkan Balai Kota, Jakarta Pusat (Foto: MP/Asropih)

Ghoni menilai, tak perlu ada imbauan ke anggota Gerindra untuk hadir, lantaran itu merupakan sebuah komitmen anggota DPRD untuk hadir.

Dan menurut dia, kedatangan saat rapat paripurna ialah hak anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih. "Ya enggaklah, kita kan sama PKS udah komitmen," tutur pria berdarah Betawi itu.

Baca Juga: PSI Sebut Pemilihan Wagub DKI Tidak Transparan

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengajak Partai Gerindra untuk datang dengan ikhlas ke rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies.

"Kami akan mengajak Gerindra. Gerindra kan mitra koalisi kami yang sudah menyerahkan secara terbuka. Mudah-mudahan dengan ikhlas ya," kata Suhaimi. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan