Gercep, DPR Langsung Kirim Surat Sahkan Herindra Jadi Kepala BIN ke Presiden


Kepala BIN M Herindra yang sudah disetujui dan disahkan DPR. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - DPR bergerak cepat (gercep) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persetujuan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) hari ini juga.
Persetujuan tersebut telah diambil dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dengan agenda tunggal persetujuan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10).
"Ya, setelah disetujui oleh Rapat Paripurna proses mekanismenya adalah kemudian kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, kepada media saat jumpa pers usai memimpin jalannya Rapat Paripurna.
Puan menambahkan DPR menyerahkan penentuan jadwal pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN kepada Pemerintah. "Terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami serahkan kepada pemerintah, silakan kapan akan dilantik-nya," tandas putri Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Baca juga:
DPR Sahkan Herindra Jadi Kepala BIN, Muluskan Rencana Dilantik Bareng Kabinet 21 Oktober
Rabu (16/10) kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencananya pelantikan Kepala BIN baru akan digelar bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.
"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Herindra pun menjadi salah satu tokoh yang datang ke rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Para tokoh yang diundang ke rumah Prabowo disebut akan mengisi pos pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
