Gercep, DPR Langsung Kirim Surat Sahkan Herindra Jadi Kepala BIN ke Presiden
Kepala BIN M Herindra yang sudah disetujui dan disahkan DPR. (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - DPR bergerak cepat (gercep) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persetujuan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) hari ini juga.
Persetujuan tersebut telah diambil dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dengan agenda tunggal persetujuan pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10).
"Ya, setelah disetujui oleh Rapat Paripurna proses mekanismenya adalah kemudian kami akan berkirim surat kepada presiden terkait dengan persetujuan ini," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, kepada media saat jumpa pers usai memimpin jalannya Rapat Paripurna.
Puan menambahkan DPR menyerahkan penentuan jadwal pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN kepada Pemerintah. "Terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami serahkan kepada pemerintah, silakan kapan akan dilantik-nya," tandas putri Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Baca juga:
DPR Sahkan Herindra Jadi Kepala BIN, Muluskan Rencana Dilantik Bareng Kabinet 21 Oktober
Rabu (16/10) kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut rencananya pelantikan Kepala BIN baru akan digelar bersamaan dengan pelantikan kabinet menteri pemerintahan mendatang pada 21 Oktober.
"Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Herindra pun menjadi salah satu tokoh yang datang ke rumah Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10). Para tokoh yang diundang ke rumah Prabowo disebut akan mengisi pos pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor