Gerah Kasus Dugaan Korupsi, Komisi B Bakal Panggil Dirut PD Sarana Jaya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Maret 2020
 Gerah Kasus Dugaan Korupsi, Komisi B Bakal Panggil Dirut PD Sarana Jaya

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan pihaknya akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan untuk mengklarifikasi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian lahan untuk program DP 0 persen.

"Kita gerah betul. Nanti kita akan panggil direktur PD Sarana Jaya," kata Gilbert saat dihubungi wartawan, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Akibat Virus Corona, Harga Rempah-Rempah di Pasar Senen Naik

Saat ini Komisi B, kata Gilbert, masih dalam pembahasan terkait waktu pemanggilan perusahaan pelat merah itu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah dp 0
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)

"Di internal Komisi B masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau masih sulit untuk bisa rapat, kita akan minta pimpinan komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat," ujarnya.

Menurutnya komisi B tidak dapat mengambil kesimpulan terkait masalah tersebut. Namun dia menyebut persoalan ini sangat serius sehingga perlu dicari tahu kebenarannya.

"Kita tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius," ungkap Gilbert.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan PD Sarana Jaya untuk program DP 0 persen.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Benar, lidik (penyelidikan)," kata Argo kepada wartawan, Senin (9/3) kemarin.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Formula E Dibatalkan, Taufik: Bisa Marah FEO

Argo menuturkan, surat panggilan tersebut dilayangkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri. Panggilan itu ditujukan pada sejumlah karyawan PD Sarana Jaya.

Dalam suratnya tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Ngotot Proses Lelang ERP Diulang, Ini Alasannya

#Rumah Dp 0 Rupiah #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Dugaan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bagikan