Ketua DPRD Minta Formula E Dibatalkan, Taufik: Bisa Marah FEO


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi Ketuanya, Prasetyo Edi Marsudi yang meminta perhelatan balap mobil Formula E ditunda dari jadwal 6 Juni 2020 mendatang karena merebaknya virus corona di Indonesia.
Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan bersama pihak Formula E Operations Limited ( FEO) sebagai penyelenggara balap mobil listrik itu harus berkoordinasi membahas kelanjutan ajang Formula E di ibu kota di saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia.
Baca Juga:
DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E
"Saya kira itu harus jadi bahan pertimbangan juga bahwa corona, menurut saya harus ada komunikasi antara pak gubernur (Anies) dengan organisasi internasional," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah akan sekuat tenaga sesegera mungkin untuk mengatasi atau pun menanggulangi virus mematikan dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Sehingga event Formula E tak dihentikan dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Saya kira dalam waktu dekat akan ada antisipasi terhadap itu (virus corona)," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Menurut dia, tidak bisa pihak manapun seenaknya saja secara sepihak meminta pembatalan jadwal balap mobil bertaraf internasional itu di Jakarta. Sebab harus ada rapat pembahasan mengenai persoalan ini.
Baca Juga:
Taufik mengatakan, tak profesional bila Pemprov DKI dengan seenaknya saja menghentikan Formula E tanpa adanya koordinasi dengan FEO.
"Kan gabisa tiba-tiba putusin, yang sana (FEO) bisa marah, ada komunikasi. Kan event-event di dunia juga ada yang ditunda," pungkasnya.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
