Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Februari 2023
Gaya Hidup Mewah Eks Pejabat Pajak Bukti Revolusi Mental Gagal Total

Rubicon milik Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan terhadap Dandy di Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kekayaan tidak wajar dan gaya hidup mewah mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi bukti bahwa program revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal total.

Hal tersebut disampaikan angota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menanggapi gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo anak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan masyarakat.

Baca Juga

Rabu Lusa, KPK Panggil Rafael Alun Trisambodo Klarifikasi Harta Rp 56 Miliar

Mario Dandy Satriyo menjadi sorotan setelah melakukan penganiayaan kepada anak pengurus GP Ansor hingga koma.

“Merebaknya harta kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah dari keluarga Rafael Alun Trisambodo menunjukkan program revolusi mental gagal total,” kata Sartono kepada wartawan, Senin,(27/2).

Sartono mendukung program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi. Untuk mendukung program revolusi mental tersebut, ia menyarankan audit seluruh kekayaan pejabat lembaga negara.

“Setuju 100 persen audit total," tegas dia.

Baca Juga

Kasus Anaknya Jadi Kontroversi, Rafael Alun Mundur dari ASN Kemenkeu

Sartono mengungkapkan audit menyeluruh para pejabat tersebut perlu dilakukan agar penerimaan negara dapat berjalan optimal.

Ia menduga tak optimalnya pendapatan negara selama ini lantaran banyaknya oknum pejabat yang 'bermain' sehingga harta kekayaan mereka naik tidak wajar.

“Sehingga pendapatan negara akan maksimal,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Sartono, diperlukan sistem yang berkelanjutan terkait dengan audit para pejabat. Sehingga nilai-nilai moral bisa ditanamkan dalam menggunakan uang rakyat.

"Itu penting untuk dilakukan guna mencegah sikap mewah dan hedonisme dari para pejabat-pejabat negara," pungkas Sartono. (Pon)

Baca Juga

KPK Tindaklanjuti Potensi Ketidakwajaran LHKPN Rafael Sejak 2020

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan