Gapensi Minta Presiden Jokowi Prioritaskan Kontraktor Lokal Bangun Ibu Kota Baru

MerahPutih.com - Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan kontraktor lokal membangun Ibu Kota negara baru.

"Kita minta Bapak Presiden tidak hanya melibatkan, tapi juga mempritaskan kontraktor-kontraktor lokal ikut membangun Ibu Kota negara baru nantinya," kata Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/7)

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Jika Wacana Pemindahan Ibu Kota Batal

Sebagaimana diketahui Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi calon kuat sebagai lokasi pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Beredar kabar peletakan batu pertama disebut-sebut akan dilaksanakan pada Agustus 2019. Pembangunan ibu kota ini ditaksi akan menelan dana sebesar Rp 466,06 triliun.

Sebagian besar dana tersebut akan dipakai untuk pengerjaan konstruksi. Sebab, pemerintah pusat akan membangun infrastruktur utama seperti gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Baca Juga: Urban Planner: Pemilihan Kalimantan Jadi Ibu Kota Butuh Waktu Lama dan Biaya Besar

Kemudian untuk fungsi pendukung seperti gedung dan rumah ASN/POLRI/TNI termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ada juga pembangunan fungsi penunjang seperti fasilitas sarana dan prasarana serta kebutuhan pengadaan lahan.

"Setelah itu, kalau ada yang dari pusat atau luar daerah ya bisa diajak bermitra. Agar kontraktor-kontraktor lokal tidak menjadi penonton di kampungnya sendiri,” ucap Andi.

Andi mengatakan, di unit usaha kontraktor Kalteng berukuran usaha kecil sebanyak 389, badan usaha menengah 55, dan besar 5 unit. Sedangkan di Kaltim jumlah badan usaha klasifikasi kontraktor kecil sebanyak 1.091, menengah 1.607, dan sebanyak 84 unit usaha.

Baca Juga: LIPI: Pisahkan Ibu Kota dengan Pusat Bisnis Opsi Rasional

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan diestimasi memakan biaya Rp466,06 triliun. Biaya tersebut rencananya diambil dari APBN (Rp74,40 triliun), skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Rp265,23 triliun), dan skema kerja sama pemanfaatan dengan swasta (Rp127,38 triliun). (*)