Ganti 2 Dirjen, Mendagri Singgung Penurunan Kinerja akibat Jabatan Terlalu Lama

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 15 Maret 2023
Ganti 2 Dirjen, Mendagri Singgung Penurunan Kinerja akibat Jabatan Terlalu Lama

Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rotasi jabatan di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali terjadi.

Kali ini, Mendagri Tito Karnavian mengganti dua Direktur Jenderal (Dirjen).

Zudan Arif Fakrulloh yang sebelumnya menjabat Dirjen Dukcapil diganti.

Tito melantik dua dirjen yang baru yakni Restuardy Daud sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri dan Teguh Setyabudi sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Baca Juga:

Kemendagri Pastikan Tidak Ada Rencana Penundaan Pemilu

Pelantikan dua dirjen baru itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (15/3).

Menurut Tito, meskipun kinerja tetap baik, tapi memang dalam satu organisasi tidak boleh terlalu lama.

"Karena nanti ada kecenderungan biasanya kalau terlalu lama, pertama kinerja bisa akan tren kurvanya biasanya menurun," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36/TPA Tahun 2023 dan Kepres Nomor 37/TPA Tahun 2023.

Zudan dilantik menjadi Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sementara itu, Restuardy Daud sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BNPP dan Teguh Setyabudi sebelumnya mengisi jabatan Dirjen Bina Bangda Kemendagri.

Tito mengapresiasi kerja keras yang telah ditorehkan masing-masing pejabat tersebut di organisasi sebelumnya.

Zudan dinilai Tito berhasil membawa nama baik Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil semakin dikenal publik.

Baca Juga:

Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Tito berpesan agar dalam menjalankan tugas, Zudan dapat mendorong BNPP semakin dikenal publik dan semua stakeholder.

"Pak Zudan punya pengalaman di bidang itu," imbuh Tito yang juga mantan Kapolri ini.

Ia juga meminta Restuardy untuk mengoptimalkan program yang sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Hal tersebut seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, wisata prioritas, hingga urusan tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Mendagri juga meyakini Teguh Setyabudi mampu menjalankan tugas sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Menurutnya, Teguh merupakan salah satu pejabat dengan pengalaman panjang yang malang melintang.

Dia berpesan agar Teguh dapat mengoptimalkan terobosan yang ditorehkan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Apalagi, peran Dukcapil cukup penting bagi beberapa instansi baik di swasta maupun pemerintah.

Sehingga, Teguh agar terus berkoordinasi dalam melakukan upaya tersebut.

“Jadi saya minta koordinasi dan komunikasi, konsultasi dan tentu kami semua akan membantu,” pungkas purnawirawan Jenderal Polri ini. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Bersama Kemendagri Bersinergi dalam Pemadanan Data Kependudukan

#Tito Karnavian #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Bagikan