Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemadanan data kependuduka di ibu kota.
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono meminta jajaran dalam melakukan akurasi data kependudukan di Jakarta untuk mendukung intervensi program yang tepat sasaran.
Baca Juga:
PSI Minta Pemprov DKI Gencar Sosialisasi Harga dan Stok Pangan Jelang Ramadan
"Dalam pertemuan ini kami meminta pandangan dan pendapat Dirjen Dukcapil terkait apa yang sudah kami lakukan (pemadanan data dengan BPS, BKKBN, dan Kementerian Koordinator PMK).
Lanjut Pj Heru, hari ini juga telah dimulai proses pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga Pemerintah mendapatkan secara akurat dalam perencanaan pembangunan berbasis data kependudikan.
"Kami berharap kerja sama ini bisa melancarkan segala ikhtiar yang akan kita raih, sehingga program pelayanan publik yang berkaitan dengan basis data kependudukan menjadi tepat sasaran. Intinya, kami berterima kasih kepada Kemendagri yang bisa bersinergi dengan kami di Jakarta," tutur Heru.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh juga menjelaskan tujuan kedatangannya ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mendukung akurasi perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan.
Baca Juga:
"Kita mengetahui bahwa DKI Jakarta ini daya tariknya luar biasa, pelayanan publiknya di bawah Pak Heru ini bagus. Sehingga menarik perhatian siapapun untuk datang ke sini (mendapatkan layanan publik), termasuk warga DKI Jakarta yang sudah pindah keluar dari DKI," ujar Zudan.
Ia pun mengajak masyarakat untuk dapat menyukseskan program pemerintah dalam hal updating data.
"Saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk yang sudah pindah dan berdomisili di luar DKI Jakarta untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya, karena data real-nya sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," lanjutnya.
Updating dan pemadanan data akan dilakukan dengan pengecekan kembali data warga, termasuk kepemilikan aset agar pemerintah lebih akurat dalam penentuan kebijakan dan intervensi. Sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Diminta Prioritaskan Anggaran Permasalahan Kemiskinan Ekstrem
