Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Permprov) DKI Jakarta diminta untuk prioritaskan anggaran untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrem, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tahun 2022 kemiskinan di Ibukota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya, atau mencapai 95.668 jiwa.
Baca Juga:
PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem
"Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Sabtu (18/2).
Adapun pengendalian kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024.
Baca Juga:
Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru
Anggara mengingatkan Dinas Sosial melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang
