PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 Februari 2023
PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pengentasan permasalahan angka kemiskinan ekstrem dan stunting (gizi buruk anak) di ibu kota.

Hal ini digalakkan Pemprov DKI, lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) DKI telah merilis 95.668 penduduk ibu kota tergolong dalam masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini Pemprov DKI mestinya membuat kebijakan sekolah gratis. Sehingga uang biaya sekolah, bisa dialihkan untuk membeli makanan-makanan bergizi.

"Pemprov DKI Jakarta harus memastikan anak-anak mereka bisa makan layak dan sekolah gratis. Sehingga generasi berikutnya dapat naik kelas dan membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan," kata William, Senin (5/2).

Dia menilai menyiapkan anak-anak untuk masa depan bangsa adalah hal utama dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan yang ekstrem. Anak-anak yang disejahterakan hari ini akan berdampak pada bangsa yang lebih maju dan naik kelas di masa mendatang.

"Prioritas pemprov mestinya ada di anak-anak. Di ibu kota anak-anak yang lahir di keluarga tidak mampu bisa mengubah nasibnya. Karena satu satunya harapan orang tua adalah nasib anaknya yang lebih baik di masa datang," tegasnya.

Baca Juga:

Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang

William sangat mendukung berbagai intervensi Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Hal tersebut harus dibarengi dengan kerja nyata pemprov tentunya.

"Pemprov harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi concern dari Pak Heru Budi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Seperti menyajikan data akurat by name by adress agar bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaran," jelasnya.

Sebagai Legislator, PSI siap membantu Pemerintah DKI dalam pelayanan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kami dari Fraksi PSI akan mengawal segala upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan harus dipastikan tepat sasaran," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Instruksikan Jajarannya Jalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu

#DPRD DKI Jakarta #PSI #Pemprov DKI #Sekolah #Heru Budi Hartono #Angka Kemiskinan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Bahasa Portugis akan menjadi mata pelajaran di sekolah. Komisi X DPR pun mempertanyakan manfaatnya di kurikulum sekolah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Jadi Mata Pelajaran di Sekolah, Komisi X DPR Pertanyakan Manfaat di Kurikulum
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan