PSI Dorong Pemprov DKI Gratiskan Sekolah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Mula Akmal - Senin, 06 Februari 2023
Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pengentasan permasalahan angka kemiskinan ekstrem dan stunting (gizi buruk anak) di ibu kota.
Hal ini digalakkan Pemprov DKI, lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) DKI telah merilis 95.668 penduduk ibu kota tergolong dalam masyarakat dengan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:
Pj DKI 1 Akui Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Terkendala Pendatang Baru
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini Pemprov DKI mestinya membuat kebijakan sekolah gratis. Sehingga uang biaya sekolah, bisa dialihkan untuk membeli makanan-makanan bergizi.
"Pemprov DKI Jakarta harus memastikan anak-anak mereka bisa makan layak dan sekolah gratis. Sehingga generasi berikutnya dapat naik kelas dan membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan," kata William, Senin (5/2).
Dia menilai menyiapkan anak-anak untuk masa depan bangsa adalah hal utama dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan yang ekstrem. Anak-anak yang disejahterakan hari ini akan berdampak pada bangsa yang lebih maju dan naik kelas di masa mendatang.
"Prioritas pemprov mestinya ada di anak-anak. Di ibu kota anak-anak yang lahir di keluarga tidak mampu bisa mengubah nasibnya. Karena satu satunya harapan orang tua adalah nasib anaknya yang lebih baik di masa datang," tegasnya.
Baca Juga:
Penanganan Kemiskinan di DKI Jakarta Terkendala Penambahan Pendatang
William sangat mendukung berbagai intervensi Pj Gubernur Heru Budi Hartono terkait pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Hal tersebut harus dibarengi dengan kerja nyata pemprov tentunya.
"Pemprov harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi concern dari Pak Heru Budi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Seperti menyajikan data akurat by name by adress agar bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaran," jelasnya.
Sebagai Legislator, PSI siap membantu Pemerintah DKI dalam pelayanan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Kami dari Fraksi PSI akan mengawal segala upaya pemerintah untuk menangani hal itu dan harus dipastikan tepat sasaran," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Heru Budi Instruksikan Jajarannya Jalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan