Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2023
Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memasuki tahun politik menjelang ajang Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar isu krusial seperti stunting tidak terpinggirkan.

Dalam tahun politik, Tito menyampaikan umumnya para politikus lebih fokus pada persaingannya satu sama lain demi merebut kekuasaan.

Baca Juga:

KPU Dorong Parpol Buat Rekening Khusus Dana Kampanye

Untuk itu, dia menekankan agar persaingan tersebut tidak meminggirkan isu krusial di masyarakat saat ini seperti persoalan stunting.

"Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program yang penting untuk bangsa atau untuk rakyat seperti masalah stunting," tutur Mendagri Tito di sela acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengusulkan, program penanganan stunting menjadi salah satu agenda utama bagi calon pemimpin pada pemilu mendatang.

"Hal tersebut perlu dilakukan, dengan harapan isu tersebut tak dilupakan oleh calon kontestan pemilu di tahun depan," imbuhnya.

Baca Juga:

Bawaslu Dorong Peserta Pemilu Sediakan Juru Bahasa Isyarat dalam Kampanye

Tito mengusulkan agar penanganan stunting di daerah-daerah dapat dievaluasi secara rutin. Nantinya, dapat diumumkan daerah mana saja yang dipandang sudah cukup sukses dalam menangani stunting.

"Kita nanti umumkan daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya bahkan diberikan dana insentif daerah yang memang budget-nya ada di Kemenkeu untuk daerah berprestasi," ungkap Tito.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang belum sukses menangani stunting akan diperhatikan pemerintah.

Para pihak terkait di daerah-daerah tersebut akan diberi sosialisasi soal pentingnya isu stunting.

"Mudah-mudahan dengan iklim kompetitif itu masalah stunting tidak tertinggalkan. Ini prioritas penting karena demi masalah bangsa," imbuh Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Diminta Keluarkan Aturan Anyar Soal Kampanye

#Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan