Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2023
Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memasuki tahun politik menjelang ajang Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar isu krusial seperti stunting tidak terpinggirkan.

Dalam tahun politik, Tito menyampaikan umumnya para politikus lebih fokus pada persaingannya satu sama lain demi merebut kekuasaan.

Baca Juga:

KPU Dorong Parpol Buat Rekening Khusus Dana Kampanye

Untuk itu, dia menekankan agar persaingan tersebut tidak meminggirkan isu krusial di masyarakat saat ini seperti persoalan stunting.

"Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program yang penting untuk bangsa atau untuk rakyat seperti masalah stunting," tutur Mendagri Tito di sela acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengusulkan, program penanganan stunting menjadi salah satu agenda utama bagi calon pemimpin pada pemilu mendatang.

"Hal tersebut perlu dilakukan, dengan harapan isu tersebut tak dilupakan oleh calon kontestan pemilu di tahun depan," imbuhnya.

Baca Juga:

Bawaslu Dorong Peserta Pemilu Sediakan Juru Bahasa Isyarat dalam Kampanye

Tito mengusulkan agar penanganan stunting di daerah-daerah dapat dievaluasi secara rutin. Nantinya, dapat diumumkan daerah mana saja yang dipandang sudah cukup sukses dalam menangani stunting.

"Kita nanti umumkan daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya bahkan diberikan dana insentif daerah yang memang budget-nya ada di Kemenkeu untuk daerah berprestasi," ungkap Tito.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang belum sukses menangani stunting akan diperhatikan pemerintah.

Para pihak terkait di daerah-daerah tersebut akan diberi sosialisasi soal pentingnya isu stunting.

"Mudah-mudahan dengan iklim kompetitif itu masalah stunting tidak tertinggalkan. Ini prioritas penting karena demi masalah bangsa," imbuh Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Diminta Keluarkan Aturan Anyar Soal Kampanye

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan