Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 28 Februari 2023
Mendagri Minta Peserta Pemilu Bawa Isu Stunting saat Kampanye

Mendagri Tito Karnavian. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia tengah memasuki tahun politik menjelang ajang Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar isu krusial seperti stunting tidak terpinggirkan.

Dalam tahun politik, Tito menyampaikan umumnya para politikus lebih fokus pada persaingannya satu sama lain demi merebut kekuasaan.

Baca Juga:

KPU Dorong Parpol Buat Rekening Khusus Dana Kampanye

Untuk itu, dia menekankan agar persaingan tersebut tidak meminggirkan isu krusial di masyarakat saat ini seperti persoalan stunting.

"Kita tidak ingin adanya tahun politik, terjadinya power struggle ini kemudian menegasikan atau meminggirkan program-program yang penting untuk bangsa atau untuk rakyat seperti masalah stunting," tutur Mendagri Tito di sela acara Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengusulkan, program penanganan stunting menjadi salah satu agenda utama bagi calon pemimpin pada pemilu mendatang.

"Hal tersebut perlu dilakukan, dengan harapan isu tersebut tak dilupakan oleh calon kontestan pemilu di tahun depan," imbuhnya.

Baca Juga:

Bawaslu Dorong Peserta Pemilu Sediakan Juru Bahasa Isyarat dalam Kampanye

Tito mengusulkan agar penanganan stunting di daerah-daerah dapat dievaluasi secara rutin. Nantinya, dapat diumumkan daerah mana saja yang dipandang sudah cukup sukses dalam menangani stunting.

"Kita nanti umumkan daerah-daerah mana yang berhasil menangani stunting dengan segala terobosannya bahkan diberikan dana insentif daerah yang memang budget-nya ada di Kemenkeu untuk daerah berprestasi," ungkap Tito.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang belum sukses menangani stunting akan diperhatikan pemerintah.

Para pihak terkait di daerah-daerah tersebut akan diberi sosialisasi soal pentingnya isu stunting.

"Mudah-mudahan dengan iklim kompetitif itu masalah stunting tidak tertinggalkan. Ini prioritas penting karena demi masalah bangsa," imbuh Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Diminta Keluarkan Aturan Anyar Soal Kampanye

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan