Fredrich: Dakwaan KPK Tidak Sah, Kabur dan Harus Batal Demi Hukum

MerahPutih.com - Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi kembali menjalani sidang perkara merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pemilik kantor hukum Yunadi & Associated itu menyebut surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan asumsi dan hasil rekayasa.

"Dakwaan tersebut murni merupakan asumsi dan skenario yang diciptakan atau direkayasa oleh JPU KPK," kata Fredrich membacakan eksepsi atau keberatan, di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis (15/2).

Di awal sidang, Fredrich mempermasalahkan isi surat dakwaan yang telah menuduh dirinya dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo bekerja sama untuk menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap Setnov.

"JPU tidak menguraikan untuk pemeriksaan tanggal berapa, JPU KPK juga tidak menyebut surat panggilan nomor berapa," ucapnya.

Fredrich menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya ini adalah ranah pidana. Sehingga, kata Fredrich penyidik dan JPU KPK tak berwenang menangani perkara yang membuat dirinya duduk di kursi terdakwa.

"Baik secara de facto atau de jure bukan wewenang penyidik dan JPU KPK. Sehingga penyidik maupun JPU KPK tidak diizinkan menanganinya," tegasnya.

"Sekali lagi dakwaan JPU KPK, tidak sah, kabur, dan harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga majelis hakim Pengadilan Tipikor tidak berwenang memeriksa dan menanganinya," tambahnya.

Fredrich didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP bersama-sama dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

Fredrich disebut merekayasa agar Setnov dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, pada pertengahan November 2017.

Dia disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)