Skandal Asuransi

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
 Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus untuk membongkar kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp12,4 triliun itu.

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, sesuai syaratat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (4/2).

PKS dan Demokrat sepakat galang pembentukan pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Jazuli mengatakan, usulan pembentukan Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, pembentukan Pansus sebagai bentuk keseriusan PKS untuk mengusut tuntas skandal di perusahaan pelat merah tersebut.

"Sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang benderang. Penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis, itu," tegas Jazuli.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya sedari awal memang serius membongkar skandal tersebut.

Menurut Herman seluruh fraksi Demokrat yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang," ujarnya.

Terlebih, kata Herman, sudah terbentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di DPR. Namun, tidak ada inisiatif untuk membentuk Pansus yang sifatnya lintas Komisi agar kasus Jiwasraya dapat segera dituntaskan.

Baca Juga:

PKS Sebut Permasalahan Jiwasraya Harus Diselesaikan Melalui Pansus

"Logikanya sudah ada 3 Panja di tingkat Komisi, tentu kita membentuk Pansus," tegas Herman.

Dalam kesempatan itu, dari Fraksi Demokrat turut hadir Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Sementara anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah dan Dimyati Natakusuma.(Pon)

Baca Juga:

PKS Lobi Seluruh Fraksi di DPR Setujui Pembentukan Pansus Jiwasraya

#Jazuli Juwaini #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan