Skandal Asuransi

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
 Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus untuk membongkar kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp12,4 triliun itu.

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, sesuai syaratat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (4/2).

PKS dan Demokrat sepakat galang pembentukan pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Jazuli mengatakan, usulan pembentukan Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, pembentukan Pansus sebagai bentuk keseriusan PKS untuk mengusut tuntas skandal di perusahaan pelat merah tersebut.

"Sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang benderang. Penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis, itu," tegas Jazuli.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya sedari awal memang serius membongkar skandal tersebut.

Menurut Herman seluruh fraksi Demokrat yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang," ujarnya.

Terlebih, kata Herman, sudah terbentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di DPR. Namun, tidak ada inisiatif untuk membentuk Pansus yang sifatnya lintas Komisi agar kasus Jiwasraya dapat segera dituntaskan.

Baca Juga:

PKS Sebut Permasalahan Jiwasraya Harus Diselesaikan Melalui Pansus

"Logikanya sudah ada 3 Panja di tingkat Komisi, tentu kita membentuk Pansus," tegas Herman.

Dalam kesempatan itu, dari Fraksi Demokrat turut hadir Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Sementara anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah dan Dimyati Natakusuma.(Pon)

Baca Juga:

PKS Lobi Seluruh Fraksi di DPR Setujui Pembentukan Pansus Jiwasraya

#Jazuli Juwaini #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 48 menit lalu
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Israel kini melanggar gencatan senjata di Gaza, Palestina. DPR pun meminta pemerintah Indonesia lantang bersuara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Bagikan