Skandal Asuransi

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
 Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus untuk membongkar kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp12,4 triliun itu.

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, sesuai syaratat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (4/2).

PKS dan Demokrat sepakat galang pembentukan pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Jazuli mengatakan, usulan pembentukan Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, pembentukan Pansus sebagai bentuk keseriusan PKS untuk mengusut tuntas skandal di perusahaan pelat merah tersebut.

"Sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang benderang. Penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis, itu," tegas Jazuli.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya sedari awal memang serius membongkar skandal tersebut.

Menurut Herman seluruh fraksi Demokrat yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang," ujarnya.

Terlebih, kata Herman, sudah terbentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di DPR. Namun, tidak ada inisiatif untuk membentuk Pansus yang sifatnya lintas Komisi agar kasus Jiwasraya dapat segera dituntaskan.

Baca Juga:

PKS Sebut Permasalahan Jiwasraya Harus Diselesaikan Melalui Pansus

"Logikanya sudah ada 3 Panja di tingkat Komisi, tentu kita membentuk Pansus," tegas Herman.

Dalam kesempatan itu, dari Fraksi Demokrat turut hadir Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Sementara anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah dan Dimyati Natakusuma.(Pon)

Baca Juga:

PKS Lobi Seluruh Fraksi di DPR Setujui Pembentukan Pansus Jiwasraya

#Jazuli Juwaini #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan