Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Skandal Asuransi

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
 Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus untuk membongkar kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp12,4 triliun itu.

Baca Juga:

PKS Pastikan Perjuangkan Pengusutan Kasus Jiwasraya Sampai Tuntas

"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, sesuai syaratat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Pimpinan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (4/2).

PKS dan Demokrat sepakat galang pembentukan pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Jazuli mengatakan, usulan pembentukan Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, pembentukan Pansus sebagai bentuk keseriusan PKS untuk mengusut tuntas skandal di perusahaan pelat merah tersebut.

"Sebenarnya kami membikin Pansus ini bukan menjatuhkan pemerintah atau apa. Tetapi ingin membuka secara terang benderang. Penegakan hukum objektif. Kita tidak ingin ambruk dunia industri sejenis, itu," tegas Jazuli.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya sedari awal memang serius membongkar skandal tersebut.

Menurut Herman seluruh fraksi Demokrat yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya.

"Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang," ujarnya.

Terlebih, kata Herman, sudah terbentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di DPR. Namun, tidak ada inisiatif untuk membentuk Pansus yang sifatnya lintas Komisi agar kasus Jiwasraya dapat segera dituntaskan.

Baca Juga:

PKS Sebut Permasalahan Jiwasraya Harus Diselesaikan Melalui Pansus

"Logikanya sudah ada 3 Panja di tingkat Komisi, tentu kita membentuk Pansus," tegas Herman.

Dalam kesempatan itu, dari Fraksi Demokrat turut hadir Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Sementara anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah dan Dimyati Natakusuma.(Pon)

Baca Juga:

PKS Lobi Seluruh Fraksi di DPR Setujui Pembentukan Pansus Jiwasraya

#Jazuli Juwaini #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - 33 menit lalu
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Bagikan